Pemalangan SD Inpres Kampung Harapan, Bupati Tegaskan Jangan Jadikan Fasilitas Publik Sasaran

JAYAPURA, 4 Agustus 2026 – Sengketa lahan yang berujung pada pemalangan SD Inpres Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura kini memasuki bulan keempat. Kondisi ini memicu keresahan mendalam di kalangan orangtua murid yang menilai hak pendidikan anak-anak mereka telah terabaikan.

Sekolah Lumpuh, 430 Siswa Terimbas

Pemalangan gedung sekolah oleh pemilik ulayat membuat 430 siswa kehilangan ruang belajar. Selama penyegelan, pihak sekolah sempat menumpang di bangunan SMP, SMA, hingga gereja untuk proses pendaftaran siswa baru. Namun, skema berbagi ruangan ini memangkas jam belajar siswa lain, sehingga akhirnya seluruh murid SD terpaksa dirumahkan.

Orangtua murid menilai kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) yang diterapkan tidak efektif. “Tidak ada situasi darurat nasional seperti Corona atau gangguan keamanan. Anak-anak kami bukan BDR, tetapi benar-benar dirumahkan,” tegas Valenses Tungkoye, Koordinator Lapangan Aksi.

Aksi Protes Orangtua Murid

Puluhan orangtua murid menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokir sebagian badan jalan depan sekolah. Mereka menuntut keadilan pendidikan dan mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan konflik lahan.

Perwakilan orangtua, Jenny Kobe, mengungkapkan keresahan mereka. “SPP tetap kami bayar full, tetapi anak-anak hanya menumpang belajar dan sekarang malah dirumahkan. Dampak pemalangan ini membuat psikologis anak-anak dan guru tertekan,” ujarnya.

Sorotan Kontras Pemerintah

Massa aksi menyoroti sikap pemerintah yang dinilai abai. Mereka membandingkan perhatian pemerintah yang siap menggelar Festival Danau Sentani secara meriah, namun membiarkan sekolah unggulan di Kampung Harapan terlantar.

Orangtua murid mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tidak ada solusi konkret dalam waktu dekat.

Bupati Jayapura Turun Tangan

Menanggapi keresahan warga, Bupati Jayapura, Yunus Wonda, hadir langsung menemui orangtua murid. Ia menyampaikan empati atas terganggunya aktivitas belajar-mengajar dan berjanji menyelesaikan konflik sengketa lahan dalam waktu dua hingga tiga minggu.

“Saya sudah bertemu orangtua murid dan akan mengundang pemilik ulayat untuk mencari solusi terbaik. Persoalan tanah ini sebenarnya pernah diselesaikan, tetapi pemerintah tidak bisa membayar kembali pada objek yang sama. Kita akan diskusikan agar anak-anak tetap bisa belajar,” jelas Bupati.

Yunus juga mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan fasilitas publik sebagai sasaran pemalangan. “Jangan palang sekolah maupun puskesmas. Kalau ada masalah, sampaikan ke kami. Jika belum selesai, kita tempuh jalur pengadilan,” tegasnya.

Langkah Jangka Pendek

Sebagai solusi sementara, Bupati meminta Dinas Pendidikan berkoordinasi mencari lokasi alternatif agar siswa tetap bisa belajar. “Untuk jangka panjang, anak-anak harus tetap belajar. Saya minta dinas segera meninjau sekolah sekitar agar mereka bisa menumpang sementara,” katanya.

Dukungan DPD RI

Anggota DPD RI, Henock Puraro, turut hadir dan mengapresiasi langkah Bupati serta perjuangan orangtua murid. “Persoalan ini kita serahkan kepada pemerintah daerah. Saya akan mendampingi pemilik tanah bersama Bupati agar ada solusi di Gunung Merah,” ujarnya.