Paulus Waterpauw: Raja Ampat Layak Jadi Kawasan Kebijakan Khusus Pariwisata

RAJA AMPAT, – Mmmemperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua, khususnya Raja Ampat.
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, secara langsung memanfaatkan kehadiran Pimpinan Komite Eksekutif Papua Komjen Purn Paulus Waterpauw untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/4/2026), ia berdialog dengan Paulus Waterpauw selaku perwakilan Komite Eksekutif Papua, bersama jajaran pemerintah terkait.

Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah menyiapkan sejumlah proposal program strategis yang bertujuan mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat.

Menurutnya, forum informal di sela kegiatan internasional ini menjadi peluang penting untuk memastikan aspirasi daerah dapat tersampaikan secara langsung kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat. Ia berharap seluruh usulan yang telah disampaikan dapat diteruskan dan dikawal hingga ke kementerian dan lembaga terkait agar tidak berhenti pada tataran wacana.

“Beberapa poin sudah kami diskusikan dan kami serahkan dalam bentuk proposal. Harapan kami, ini bisa ditindaklanjuti dan mendapat perhatian serius sehingga percepatan pembangunan di Raja Ampat benar-benar terwujud,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati menekankan posisi strategis Raja Ampat yang kini telah berkembang menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Ia menyebut bahwa Raja Ampat tidak lagi hanya menjadi milik masyarakat lokal atau pemerintah daerah semata, melainkan telah menjadi aset nasional bahkan global.

Sementara itu, Komjen Pol (p) Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa kehadirannya di Raja Ampat sejak 5 April 2026 tidak hanya dalam rangka menghadiri pembukaan kejuaraan voli pantai Asia, tetapi juga untuk menyerap langsung berbagai aspirasi daerah.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang dinilai telah menyiapkan konsep pembangunan secara matang dan terarah. Menurutnya, berbagai program yang disampaikan telah melalui proses perencanaan dan pembahasan, sehingga tinggal membutuhkan dorongan dan sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah percepatan pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Ia mengungkapkan bahwa dari total 36 kampung yang telah disepakati bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, baru sebagian kecil yang terealisasi dalam tahap survei.

Untuk itu, ia mendorong agar kementerian terkait segera melakukan survei lanjutan dan percepatan implementasi di lapangan. Menurutnya, program ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendukung kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur dasar, khususnya listrik, sebagai prasyarat utama dalam pengembangan kawasan pesisir dan kampung nelayan. Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, termasuk melalui kolaborasi dengan PLN, baik dalam bentuk penyediaan genset maupun pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya.

Di sisi lain, isu kawasan konservasi juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Waterpauw menilai bahwa meskipun konservasi merupakan hal yang harus dijaga, namun perlu ada keseimbangan dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Konservasi tetap kita hormati, tetapi di sisi lain masyarakat juga terus berkembang. Aktivitas ekonomi meningkat, jumlah penduduk bertambah, sehingga perlu ada solusi bersama yang mampu mengakomodasi keduanya,” jelasnya.

Ia juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, hingga kementerian teknis, untuk merumuskan kebijakan strategis yang komprehensif bagi Papua.

Lebih jauh, Waterpauw bahkan mengusulkan agar Raja Ampat ke depan dapat dipertimbangkan sebagai kawasan kebijakan khusus berbasis pariwisata, serupa dengan model pengembangan kawasan strategis nasional di daerah lain di Indonesia. Konsep ini dinilai dapat memberikan fleksibilitas kebijakan sekaligus mempercepat pembangunan yang terintegrasi.

Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang ingin mengembangkan kawasan permukiman berbasis pariwisata, atau “kampung wisata”, yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga daya tarik destinasi.

“Ke depan, pembangunan Raja Ampat harus lebih modern, terencana, dan inklusif, sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.

Momentum AVC Beach Volleyball Tour Raja Ampat 2026 ini pada akhirnya tidak hanya memperkuat posisi Raja Ampat sebagai destinasi unggulan dunia, tetapi juga menjadi katalis penting dalam membuka ruang dialog lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat yang terbangun diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program strategis, sekaligus memastikan pembangunan Raja Ampat berjalan berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.