Papua Pegunungan Tajamkan Detail Engineering Design, Pembangunan Kantor Gubernur, DPR, dan MRP Dipastikan Matang dan Terintegrasi

TANGERANG SELATAN – 15 Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melakukan penajaman Detail Engineering Design (DED) atau desain teknis terperinci pembangunan Gedung Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan perencanaan pembangunan ketiga gedung tersebut matang, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Rapat diskusi penajaman DED tersebut berlangsung di Ruang Rajawali Lantai 5, Aston Bintaro Hotel and Conference Center, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa (13/10/2026), dengan melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, serta tim teknis dan konsultan perencana.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, S.E., M.M.; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Pegunungan, Tunggul W. Panggabean; Ketua MRP Papua Pegunungan, Agus N. Huby; dan Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom.

Turut hadir perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ir. Johannes Wahyu Kusumosusanto, M.UM., Kasubdit Kontrak Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Ellis Sumarna, beserta staf, tim teknis perencanaan, serta tenaga ahli di bidang gambar dan arsitektur. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 peserta.

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, menegaskan bahwa pembangunan gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menegaskan identitas Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru.

Menurutnya, desain pembangunan ketiga gedung harus dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan fungsi bangunan, tata ruang, aspek keamanan, keselamatan, kemudahan akses, serta ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Desain pembangunan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik, matang, dan terarah. Kita perlu memastikan setiap gedung memiliki fungsi yang jelas, tata ruang yang tepat, keamanan yang memadai, serta fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Elai Giban.

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi geografis dan iklim Papua Pegunungan, efisiensi anggaran, serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat dalam proses perencanaan.

Elai berharap forum diskusi tersebut dapat menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan masukan dan saran secara terbuka, objektif, serta konstruktif. Dengan demikian, setiap kekurangan dalam desain dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum memasuki tahapan pembangunan.

Selain aspek perencanaan, Sekda juga menegaskan bahwa kualitas material bangunan harus menjadi perhatian utama agar gedung yang dibangun memiliki kekuatan, ketahanan, dan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Kita harus tetap mengedepankan kualitas bahan bangunan agar bangunan yang dihasilkan lebih kokoh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus. Kami juga berharap proses pembangunan ini dapat dipercepat sehingga tahun depan sudah bisa berjalan dan tidak perlu lagi mengadakan kegiatan penajaman desain yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap keputusan dalam proses penajaman DED harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap dapat menghasilkan desain yang lebih matang, terintegrasi, fungsional, dan realistis untuk dilaksanakan. Pembangunan ketiga gedung tersebut diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.

Rangkaian kegiatan penajaman DED dijadwalkan berlangsung hingga 15 Oktober 2026. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan penandatanganan berita acara sebagai bagian dari dokumentasi hasil pembahasan dan kesepakatan para pihak.