Daerah

Papua Pegunungan Rancang Raperda Perdana, Langkah Awal Bangun Pemerintahan Berkarakter

Wamena, 24 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menandai babak baru dalam pembangunan kelembagaan melalui penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) perdana. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M., menyampaikan bahwa regulasi awal ini merupakan elemen penting dalam membentuk struktur pemerintahan yang berfungsi dan berkarakter.

Berbicara dalam forum resmi di Jayawijaya, Pahabol menyampaikan bahwa Raperda yang tengah dirancang bukan sekadar dokumen hukum, melainkan fondasi yang akan menopang seluruh sistem birokrasi dan pelayanan publik di provinsi yang baru terbentuk ini. Ia menyebut bahwa meskipun belum semua instrumen pemerintahan berjalan sempurna, regulasi awal harus dimanfaatkan sebagai titik pijak untuk membangun sistem yang berkelanjutan.

“Raperda ini adalah pintu masuk bagi pengelolaan anggaran, penataan program pembangunan, dan penyaluran aspirasi masyarakat melalui jalur hukum yang sah dan terstruktur,” ujar Pahabol.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para anggota DPR Papua Pegunungan yang telah berperan aktif dalam proses perumusan regulasi. Kehadiran mereka dalam sidang paripurna, menurutnya, bukan hanya simbol representasi politik, tetapi juga penanda sejarah awal pembentukan provinsi yang akan dikenang dalam jangka panjang.

“Produk hukum yang lahir hari ini akan menjadi referensi penting dalam perjalanan Papua Pegunungan, bahkan hingga puluhan tahun ke depan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah akan diselaraskan dengan delapan program prioritas nasional atau Asta Cita, yang akan diterjemahkan melalui pendekatan hukum berbasis otonomi khusus. Ia menekankan bahwa Papua Pegunungan tidak bisa disamakan begitu saja dengan provinsi lain, karena memiliki karakteristik tersendiri yang tercermin dalam adat, budaya, dan kondisi geografis dari delapan kabupaten yang ada.

“Regulasi kita harus mencerminkan identitas lokal. Bahasa, budaya, dan lanskap wilayah menjadi kekuatan yang membentuk hukum yang relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Pahabol, keberagaman yang dimiliki Papua Pegunungan bukan tantangan, melainkan modal sosial yang memperkaya proses legislasi daerah. Ia optimistis bahwa regulasi yang sedang disusun akan menjadi instrumen yang tidak hanya legal, tetapi juga kontekstual dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

Redaksi Potret Papua

Recent Posts

Bukan Sekadar Pertandingan Sepak Bola, Pemuda Baptis Cup 2026 Jadi Gerakan Bersama Membangun Persatuan dan Menjauhkan Generasi Muda dari Penyakit Sosial

JAYAWIJAYA – Turnamen Sepak Bola Pemuda Baptis Cup 2026 resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola…

16 jam ago

Musorkot KONI Kota Jayapura Tetapkan Abisai Rollo Sebagai Ketua Umum, Fokus Konsolidasi Organisasi dan Persiapan Pra Kualifikasi PON XXII

JAYAPURA-Dr. Abisai Rollo, SH, MH., kembali terpilih menahkodai Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Jayapura. Abisai…

17 jam ago

Lindungi Masa Depan Anak Papua, BNN Provinsi Papua dan SMAN 4 Jayapura Kolaborasi Cegah Peredaran Gelap Narkoba di Kalangan Pelajar

JAYAPURA-Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua berkolaborasi dan bersinergi dengan SMA Negeri 4 Jayapura dalam…

17 jam ago

Mama-Mama Pedagang Pasar Mulia Bersukacita Terima Bantuan Pemerintah, Fasilitas Usaha Baru Diharapkan Dongkrak Pendapatan Keluarga

MULIA, 21 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan…

17 jam ago

KONI Nduga Resmi Dikukuhkan, Pembinaan Atlet Lokal Jadi Perhatian Pengurus Baru

WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nduga resmi dilantik bersama…

2 hari ago

Kanwil BPN Papua Monitoring Realisasi Anggaran di Kantah Jayawijaya, Pastikan Seluruh Target Kinerja Akhir Tahun 2026 Tercapai Optimal

Wamena, 19 November 2026 — Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menerima kunjungan kerja dalam rangka kegiatan…

2 hari ago