JAYAPURA, 10 Desember 2025 – Pemerintah Provinsi Papua menerima kunjungan kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, Putih Sari, dalam rangka masa reses persidangan II tahun 2025-2026, berfokus pada fungsi pengawasan, khususnya terhadap kualitas pelayanan publik di Bumi Cenderawasih.
Dalam pertemuan tersebut, Putih Sari menyampaikan bahwa Komisi IX memandang Provinsi Papua memiliki karakteristik kewilayahan yang unik, dengan cakupan yang luas, topografi kompleks, dan akses antar daerah yang terbatas. Kondisi ini secara signifikan memengaruhi ketersediaan dan kualitas pelayanan publik, yang berimplikasi pada kesenjangan indikator pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Tingkat kemiskinan, derajat kesehatan masyarakat, ketersediaan tenaga kesehatan, perlindungan pekerja, serta kepesertaan jaminan sosial masih menunjukkan kesenjangan dibandingkan wilayah-wilayah yang lainnya,” kata Putih Sari saat pertemuan di Lantai 9 Kantor Gubernur Papua.
Salah satu agenda utama kunjungan adalah menindaklanjuti kasus kematian pasien ibu hamil yang menjadi perhatian publik. Pasien tersebut diduga tidak mendapatkan pelayanan optimal atau bahkan ditolak oleh fasilitas kesehatan setempat.
Komisi IX hadir untuk meminta penjelasan komprehensif terkait kronologi kasus, tata kelola rujukan darurat, kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap Undang-Undang Kesehatan, dan regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kasus penolakan pasien merupakan pelanggaran UU Kesehatan, dan menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan tim investigasi serta akan dilakukan audit menyeluruh terhadap rumah sakit dan tata kelola pelayanan kesehatan di Papua.
“Kami berharap kunjungan ini dapat memastikan langkah korektif apa yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.
Gubernur Papua, Bapak Matius D. Fakhiri, menyambut baik kedatangan Komisi IX dan menyampaikan potret serta pemahaman kuat mengenai kondisi wilayah. Meskipun baru dilantik pada 8 Oktober, Gubernur telah menetapkan sejumlah rencana pembangunan strategis di sembilan Kabupaten/Kota, termasuk penetapan beberapa titik prioritas untuk pengelolaan potensi daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Fakhiri juga menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan Presiden, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan di Papua, termasuk rencana pembangunan sarana pertanian di tahun depan.
“Seluruh kebijakan daerah akan diselaraskan dengan kebijakan nasional,” kata Gubernur Fakhiri.
Selain masalah kesehatan, diskusi Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Provinsi juga mencakup penanganan stunting, pelaksanaan program JKN, tata kelola hubungan industrial, perlindungan pekerja migran, serta pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal di Papua.
Mengakhiri pertemuan, Gubernur Fakhiri juga menyampaikan harapan agar rombongan Komisi IX dapat menyempatkan diri untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat kecil, khususnya mama-mama Papua yang berjualan di pasar.
“Kami harap bisa menyapa masyarakat Papua yang ada, sehingga bisa melihat langsung kondisi para pedagang, sekaligus mendengar masukan dari setiap masyarakat yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya,” pungkasnya.
Hasil kunjungan kerja ini diharapkan menjadi masukan penting bagi Komisi IX DPR RI, termasuk dalam proses legislasi terkait perubahan atau pembuatan undang-undang baru di bidang ketenagakerjaan. (*)
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
