Komisi II DPR RI & Kemendagri Tinjau Papua Pegunungan: Percepatan Pembangunan DOB

Wamena, 16 Mei 2025 – Ketua Tim Komisi II DPR RI, Giri Ramadan N. Kiemas, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke Papua Pegunungan untuk meninjau langsung perkembangan daerah otonom baru (DOB) dan percepatan pembangunan kantor pemerintahan.

Dalam pernyataannya, Ketua Tim Komisi II DPR RI, Giri Ramadan N. Kiemas, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendalami permasalahan di Papua Pegunungan serta mencari cara terbaik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan.

“Kami ingin memastikan percepatan pembangunan, terutama tiga kantor utama—Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP—dapat segera diselesaikan. Dengan kunjungan ini, kami dapat melihat langsung permasalahan yang ada dan segera mencari solusi yang lebih cepat dan efektif agar target pembangunan dapat tercapai,” ujar Giri Ramadan.

Ia menambahkan bahwa dalam pemekaran empat provinsi baru di Papua, tim Komisi II DPR RI akan berupaya memastikan alokasi anggaran digunakan secara maksimal. Dengan dukungan keuangan yang telah diberikan, diharapkan dalam waktu tiga tahun ke depan pembangunan kantor pemerintahan dapat terealisasi sesuai target.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengapresiasi kunjungan ini dan menyebutnya sebagai langkah strategis menuju pembangunan yang lebih baik di Papua Pegunungan.

“Hari ini sangat luar biasa. Ini adalah titik awal menuju perubahan yang lebih besar dalam rangka Indonesia Emas 2045. Dari Kemendagri sendiri, kami memiliki tugas penting untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam setiap langkah pembangunan,” tegasnya.

Dengan kunjungan ini, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, agar setiap kebijakan yang diambil dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyambut baik kedatangan Komisi II DPR RI dan Wamendagri. Ia mengungkapkan bahwa kunjungan ini sangat penting agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi nyata yang dihadapi Papua Pegunungan, bukan hanya berdasarkan laporan media.

“Kami bersyukur dengan kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri dan Tim Komisi II DPR RI, karena mereka bisa melihat langsung kondisi lapangan dan tantangan yang ada. Fakta nyata ini akan menjadi dasar bagi mereka untuk segera menentukan langkah-langkah percepatan pembangunan,” ungkap John Tabo.

Ia menekankan bahwa pembangunan tiga gedung utama—Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP—harus menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya fasilitas pemerintahan yang representatif dalam menjalankan tata kelola administrasi.

Dengan kunjungan ini, diharapkan Papua Pegunungan mendapatkan dukungan penuh untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, serta memastikan implementasi kebijakan pemerintahan yang tepat sasaran dan efisien. Kaleb Lau