KMP3R Papua: UU TNI Akan Tingkatkan Kedaulatan dan Stabilitas NKRI

JAYAPURA- Di tengah gejolak penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), justru ada beberapa koalisi mahasiswa, pemuda dan masyarakat adat yang memberikan dukungan terhadap pengesahan UU TNI oleh DPR-RI.

Dukungan itu datang dari Papua melalui Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) Papua dan Polisi Adat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Forum Masirei dan Fokus Maker.

Dalam aksi yang berlangsung pada Jumat (28/3/2025) terlihat spanduk bertuliskan “Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Mendukung Penuh Pengesahan RUU TNI”.

Aksi ini dilakukan di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, guna memberikan dukungan terhadap pengesahan UU TNI.

Ketua KMP3R Papua, Paulinus Ohee menyampaikan, pihaknya mendukung penuh pengesahan UU TNI.

“Pengesahan UU TNI ini akan memperkuat keamanan nasional serta meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (29/3/2025).

Menuru Paul, UU TNI akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal menjaga kedaulatan NKRI.

Oleh karena itu, pihaknya dari mahasiswa, pemuda dan masyarakat adat di papua memberikan dukungan terhadap pengesahan UU TNI.

“Kami berharap agar TNI dapat lebih optimal dalam segala hal, karena menurut kami TNI itu milik rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” katanya.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Intelektual Masirei (Masirei), Rando Rudamaga menyampaikan pihaknya mendukung TNI, karena menurutnya peran TNI di Papua selama ini banyak memberikan manfaat yang positif, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa maupun pelajar.

“Apalagi Papua yang dikenal banyak gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau OPM, TNI di Papua selama ini memberikan kontribusi yang nyata bagi Papua,” ujarnya.

Kata Rando, TNI selama ini telah membangun sumber daya manusia (SDM) serta pelatihan ekonomi bagi masyarakat dan ikut membangun daerah-daerah terpencil di Papua.

Sementara itu, Ketua Polisi Adat LMA Papua, Yerry Hamadi mendukung pengesahan UU TNI, karena selama ini telah hadir bagi masyarakat adat di Papua dan banyak membantu masyarakat adat Papua.

“Pengesahan UU TNI ini untuk kebaikan dalam menghadapi tantangan global di era teknologi. Kami mendukung TNI dan pengesahan UU TNI,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada Rabu (26/3/2025) ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa menggelar demonstrasi menolak pengesahan UU TNI di Gedung DPRP Provinsi Papua.

Mereka membawa spanduk dan pamflet berisi tuntutan seperti, “Cabut UU TNI”, “Pulangkan Militer”, “Kembalikan TNI ke Barak”, “Tolak Dwi Fungsi TNI” dan “Prabowo Stop Kekerasan”.

Sekretaris Departemen Hukum dan HAM Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Rikcen Wonda megatakan, UU TNI mengulang pola dwi fungsi ABRI di era Orde Baru.

“Ketika ranah sipil diambil alih oleh militer, seperti Orde Baru akan terulang di masa reformasi,” katanya dalam orasi.

Para mahasiswa menduga, pengesahan UU TNI ini berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Merauke, Papua selatan.

“Khusus Pasal 7 yang memberikan kewenangan luas kepada TNI untuk operasi militer. Apa maksudnya? Ini ancaman bagi masyarakat sipil,” ujarnya.

Aspirasi penolakan pengesahan UU TNI dari mahasiswa Universitas Cenderawasih telah diserahkan kepada perwakilan anggota DPRP Papua untuk ditindaklanjuti.