WAMENA – Aktivitas pemerintahan di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan lumpuh total selama tiga hari terakhir akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak Senin (10/2/2025). Ratusan ASN menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIT.
Para ASN ini menuntut Penjabat Gubernur Papua Pegunungan segera melantik pejabat definitif Sekda, Eselon III, Eselon IV, dan menolak wacana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Setelah berunjuk rasa, para ASN menutup Kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan spanduk yang berisi tiga tuntutan utama. Mereka menutup pagar kantor sebagai bentuk protes. Dari pantaun di lapangan pada Rabu pagi, pagar kantor gubernur masih tertutup rapat, dan tidak ada satu pun ASN yang hadir untuk berkantor. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan aktivitas perkantoran di Papua Pegunungan akan kembali normal.
Salah satu koordinator aksi, Keranius Yoman, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemalangan hingga Pj. Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai memberikan jawaban atas tuntutan mereka. “Kami tidak akan membuka kantor sampai Pak PJ Gubernur memberikan jawaban secara langsung kepada ASN. Beliau sendiri yang harus membuka palang kantor ini,” tegas Yoman.
Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Kepala Biro Hukum Pemprov Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom, menemui ASN dan menyampaikan isi pesan WhatsApp dari Pj. Gubernur Velix Wanggai untuk menjawab tuntutan mereka. Pesan-pesan tersebut antara lain:
1. Tuntutan terkait pelantikan eselon III dan IV, SK pelantikan akan diserahkan minggu ini.
2. Terkait nilai standar SKD di bawah angka 200, diperlukan persetujuan dari Menpan RB dan sedang dalam pembahasan.
3. Penurunan TPP disebabkan oleh beban daerah yang meningkat dengan pembiayaan DPR dan OPD Gubernur terpilih nanti serta pengurangan anggaran dari pusat.
Penutupan Kantor Gubernur Papua Pegunungan ini menuai sorotan dari warga setempat. Wilem, salah seorang warga Wamena, menuturkan bahwa penutupan kantor ini menyebabkan masyarakat menjadi korban karena tidak mendapatkan pelayanan publik. “Saya berharap persoalan atas tuntutan dari para ASN itu segera terselesaikan sehingga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat,” ujarnya dengan harap.
Situasi ini menyoroti pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan ASN untuk mencapai solusi yang adil dan bijaksana. Diharapkan, dengan adanya respon dari Pj. Gubernur Velix Wanggai, aktivitas pemerintahan di Kantor Gubernur Papua Pegunungan dapat segera normal kembali, sehingga pelayanan publik bagi masyarakat tidak lagi terganggu.
Penulis : Kaleb
Editor : Buendi
