Dorong Kebijakan Khusus Passing Grade Formasi CPNS 2024 Untuk Papua Pegunungan

WAMENA, 19 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sedang berupaya memperoleh kebijakan khusus terkait rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan lebih banyak putra-putri asli Papua Pegunungan yang dapat lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix V. Wanggai, menekankan pentingnya kebijakan khusus ini dalam upaya memperkuat sumber daya manusia di daerah tersebut. “Pertama, kami meminta penurunan passing grade ambang batas CPNS untuk putra-putri asli Papua maupun non-Papua. Kami berharap passing grade ini dapat diturunkan ke nilai yang lebih wajar, sehingga memungkinkan lebih banyak anak-anak kita yang lulus seleksi,” ujar Dr. Velix.

Selain itu, Dr. Velix juga mengusulkan kebijakan khusus terkait formasi CPNS yang tidak terisi. “Kedua, kami meminta agar formasi 800 atau 1000 yang tidak terisi jangan sampai hilang. Jika tidak ada yang mendaftar atau lulus sesuai nilai pembatas, formasi tersebut tetap dapat digunakan untuk jabatan-jabatan baru yang sesuai dengan konteks Papua Pegunungan,” tambahnya.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses rekrutmen CPNS di Papua Pegunungan, di mana tingkat kelulusan putra-putri asli Papua masih rendah. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap dengan adanya kebijakan khusus ini, lebih banyak masyarakat asli yang dapat berpartisipasi dalam membangun daerahnya melalui jalur ASN.

Dr. Velix V. Wanggai juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam merealisasikan kebijakan ini. “Kami telah melaporkan kepada Menpan RB dan berharap kebijakan khusus ini dapat segera disetujui. Dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia di Papua Pegunungan berjalan sesuai harapan,” jelasnya.
Dengan adanya upaya ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Diharapkan kebijakan khusus ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi putra-putri asli Papua Pegunungan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerahnya melalui jalur ASN