Dinamika Politik dan Sosial di Nduga: Penjelasan Lengkap Bupati Yoas Beon

Nduga, Papua Pegunungan – Pemerintah Kabupaten Nduga tengah menghadapi sorotan tajam dari masyarakat, kalangan intelektual, hingga aparatur sipil negara (ASN). Berbagai dinamika sosial yang terjadi belakangan ini menimbulkan persepsi bahwa pelayanan pemerintah belum berjalan optimal. Menanggapi hal tersebut, Bupati Nduga Yoas Beon S.Ip menyampaikan penjelasan panjang mengenai kondisi pemerintahan, kebijakan yang telah ditempuh, serta tantangan yang dihadapi.

Kekosongan Jabatan Bupati dan Dinamika Politik

Sejak dilantik, Almarhum Bupati Nduga jatuh sakit dan selama enam bulan berjuang menjalani pengobatan. Namun, pada 14 Juli 2025 beliau berpulang. Sejak itu, terjadi kekosongan jabatan bupati sehingga seluruh pelayanan pemerintahan dijalankan oleh Wakil Bupati yang kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Agustus 2025.

Pada 17 September 2025, DPRK menggelar paripurna untuk mengusulkan pemberhentian jabatan sekaligus mengisi kekosongan bupati. SK penetapan Bupati baru diterima pada 17 Desember 2025, dan dua minggu kemudian, tepatnya 30 Desember 2025, Bupati Nduga resmi dikukuhkan oleh Gubernur Papua Pegunungan di Wamena.

Namun, pelantikan tersebut menimbulkan kekosongan jabatan Wakil Bupati. Untuk mengisi posisi itu, Bupati segera membentuk Pansus DPRK pada 14 Januari 2026. Pendaftaran calon dibuka pada 26 Januari, dan dua hari kemudian Bupati mengusulkan dua nama: Maniap Kogoya dan Paulus Ubruangge, berdasarkan rekomendasi partai politik masing-masing.

Pemilihan dilakukan pada 16 Maret 2026 dengan hasil: Maniap Kogoya memperoleh 12 suara, sementara Paulus Ubruangge unggul dengan 13 suara. Meski demikian, hasil tersebut diskors karena adanya dinamika sosial dan kekhawatiran masyarakat. Setelah itu disarankan untuk berdiskusi dan kesepakatan, agar skorsing dapat dicabut dan dilakukan penetapan hasil kembali.

Pemerintahan Baru, Bukan Inkumben

Bupati menegaskan bahwa pemerintahan Nduga saat ini adalah kepemimpinan baru, bukan inkumben. Pemerintah baru mengambil alih estafet pada April 2025 setelah periode panjang yang penuh ketidakstabilan. Selama empat tahun enam bulan sebelumnya, pemerintahan berjalan tidak efektif:

– 1,5 tahun dipimpin bupati tunggal menggantikan Almarhum bapak Yairus Gwijangge.

– 3 tahun berikutnya dipimpin bupati karateker yakni Wentius Nimiangge, Namia Gwijangge, Edison Gwijangge dan Elai Giban.

Situasi tersebut menimbulkan banyak persoalan, baik dalam layanan publik maupun kondisi keuangan daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah

Meski menghadapi tekanan, Pemerintah Kabupaten Nduga tetap berupaya menjaga pelayanan sosial dan rutin masyarakat dengan kemampuan APBD yang ada. Honor desa, gaji dan insentif ASN, serta dana desa berjalan lancar. Kegiatan fisik yang bersumber dari DAK dan Otsus juga tetap dilaksanakan.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan berjalan apa adanya, meski dengan banyak kekurangan. Bantuan beras dan dana sosial tetap disalurkan, meski kadang tersendat akibat dinamika yang terjadi.

Sorotan masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan dianggap wajar, mengingat anggaran yang terbatas. Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi tahun ini. Mengenai meningkatnya angka kematian, Bupati menekankan perlunya evaluasi bersama dengan data yang jelas dan data meninggalnya masyarakat terjadi sebelum ta kepemimpinannya dan terjadi di beberapa tahun lalu. Selain itu perlu dipertanyakan pakah disebabkan kematian tersebut merupakan penyakit murni atau faktor sosial, agar solusi dapat dicari bersama dan secara tepat. Namun Pemerintah tetap berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Nduga.

Seleksi Sekda

Isu lain yang mencuat adalah dugaan bahwa seleksi Sekda tidak dilakukan secara terbuka. Menanggapi hal ini, Bupati menegaskan bahwa proses seleksi sudah sangat terbuka. SK tim seleksi telah dibuat dan pengumuman dipublikasikan di website Pemda Nduga sebulan sebelumnya.

Namun, tidak semua hal dalam manajemen pemerintahan bisa diumumkan secara umum. ASN diingatkan agar berkomunikasi langsung dan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak mendasar melalui media sosial, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Keterlambatan Penetapan APBD 2026

Polemik lain yang menjadi sorotan adalah keterlambatan penetapan APBD Nduga. Bupati menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena beberapa faktor:

– Dinamika pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya.
– Molornya pelantikan pimpinan DPRK akibat dualisme SK pimpinan dan konflik internal partai.
– Kesulitan SKPD dalam penyesuaian program melalui SIPD sehingga membutuhkan pendampingan.
– Perbedaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif yang menyebabkan defisit tinggi dan memerlukan rasionalisasi hati-hati.
Bupati menghimbau agar setiap OPD kembali ke tempat tugas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan merangkul seluruh staf untuk bekerja sama.

Penutup
Dalam pernyataannya, Bupati Nduga menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan publik meski menghadapi berbagai tantangan.

“Kami menghimbau agar setiap OPD wajib kembali ke tempat tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan di jalan-jalan. Mari merangkul seluruh staf bawahan untuk bekerja sama,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, Pemerintah Kabupaten Nduga berharap dapat menjawab sorotan masyarakat dan membangun kepercayaan publik demi tercapainya pelayanan yang lebih baik.