NABIRE-Dandim 1705/Nabire, Letkol Inf Doni Firmansah, M.Han. menerima kunjungan kerja dari Kabalai Besar Kementerian Sosial RI Regional VI Papua – Maluku Jhon Mempioper diruang kerjanya Makadim 1705/Nabire pada Rabu (25/10/2023).
Kunjungan tersebut tidak lain dalam rangka pembentukan lumbung sosial di Kabupaten Nabire dan juga Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah.
Dandim 1705/Nabire, Letkol Inf Doni Firmansah, M.Han mengatakan terkait pembentukan lumbung sosial yang akan dibentuk oleh Balai Besar Kementerian Sosial RI Regional VI Papua – Maluku di Kabupaten Dogiyai dan Nabire di Provibsi Papua Tengah adalah langkah yang strategis.
Oleh sebab itu pihaknya memberikan dukungan penuh dan mengapresiasi program tersebut disebabkan memamg wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai dari segi bencana alam memang dapat dikatakan tidak besar dari pada potensi bencana sosial yang diakibatkan oleh konflik sosial.
“Dengan adanya lumbung sosial maka jika terjadi bencana alam atau bencana sosial akibat konflik maka tanggap bencana akan sangat dibutuhkan karena dengan ada lumbung sosial memperpendek atau mempermudah penyaluran bantuan saat terjadi bencana tersebut,”Tagasnua.
Letkol Doni menambahkan bencana non alam akibat konflik sosial memang sangat rawan dan bahkan sering terjadi di Kabupaten Dogiyai. Jika ada lumbung sosial maka kebutuhan dasar masyarakat akan cepat dapat disalurkan dengan keberadaan lumbung sosial.
“Diharapkan lumbung sosial ini dapat membantu masyarakat jika ada bencana itu nantinya. Kami harap semua pihak dapat membantu dan bekerja sama terjadap pembentukan lumbung sosial ini nantinya,”Pungkasnya.
Sementara itu <span;> Kepala Balai Besar Sosial Republik Indonesoa Regional VI Papua Maluku Jhon H. Mempioper berterima kasih kepada pihak TNI dalam hal ini Kodim 1705/Nabire yang telah menyambut baik pembentukan lumbung sosial di Nabire dan Dogiyai.
Latar belakang pentingnya proyek ini adalah karena wilayah kerja Balai Besar Kemensos RI Regional VI karena dibeberapa wilayahnya memiliki posisi strategis secara geografis, resiko bencana tinggi yakni Papua – Maluku rawan bencana gempabumi, tsunami dan lainnya, bencana bukan saja dari bencana alam ada juga bencana non alam yakni bencana sosial.
Dengan latar belakang tersebut dibutuhkan langkah strategis yakni pelayanan darurat bagi korban bencana, perlu disikapi dalam rangka meminimalisir resiko munculnya berbagai permasalahan sosial lain pasca bencana seperti konflik sosial dan keterlantaran, percepatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, pembentukan lumbung sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua termasuk Kabupaten Nabire dan Dogiyai. Lumbung sosial juga mempercepat dan memangkas waktu tempuh distribusi logistik bantuan korban bencana sehingga lebih cepat.(gin)
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
