Bupati Yuni Wonda Serahkan Raperda APBD 2027 ke DPRK Puncak Jaya, Fokus Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur di Tengah Keterbatasan Anggaran

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M., Wakil Bupati Puncak Jaya, pimpinan dan anggota DPRK, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, unsur TNI-Polri, Ketua dan Komisioner KPU serta Bawaslu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

Rapat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa pembukaan, serta pembacaan daftar hadir anggota DPRK. Berdasarkan laporan Sekretariat DPRK, sebanyak 33 anggota dewan hadir dari total 38 anggota, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan resmi dibuka oleh pimpinan sidang.

Dalam sambutannya, Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, menyampaikan bahwa penyerahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRK untuk memperoleh persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administrasi dan keuangan daerah, melainkan instrumen strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kabupaten Puncak Jaya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kondisi geografis yang sulit, tingginya biaya transportasi dan logistik, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Bupati juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran secara nasional berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan agar tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

“Pemerintah daerah dan DPRK harus terus menjaga komunikasi, koordinasi, serta keharmonisan. Kita tidak perlu saling menyalahkan, tetapi harus bersama-sama mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama, disusul sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

Namun, dengan adanya keterbatasan anggaran, sejumlah usulan pembangunan belum dapat diakomodasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bupati meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala distrik, serta anggota DPRK untuk turut menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka kepada masyarakat agar dapat dipahami bersama.

Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga dan memelihara berbagai fasilitas infrastruktur yang telah dibangun pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, mengingat keterbatasan anggaran dapat memengaruhi kemampuan daerah untuk membangun kembali fasilitas serupa dalam waktu dekat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami kondisi fiskal daerah dan bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhir sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Puncak Jaya atas dukungan dan kerja sama dalam proses pembahasan rancangan APBD. Ia berharap pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara objektif, konstruktif, transparan, dan penuh tanggung jawab sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

Agenda dilanjutkan dengan prosesi penyerahan dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya kepada pimpinan DPRK Puncak Jaya, disaksikan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan penyampaian ucapan terima kasih oleh pimpinan sidang.

Melalui penyerahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan DPRK dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.