Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom Bergerak Cepat, Percepat Penanganan Pascakonflik dan Korban Hujan Es

JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya terus bergerak mempercepat penanganan dampak konflik sosial dan bencana yang melanda masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd. bersama Bupati Jayawijaya Atenius Murip, S.H., M.H., mengikuti rapat tingkat menteri yang membahas percepatan penanganan pascakonflik sosial di Kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya, Rabu (9/9/2026), di Jakarta.

Pertemuan tersebut difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta sejumlah kementerian terkait.

Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom mengatakan, pemerintah pusat pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah daerah menangani berbagai dampak konflik sosial yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan, khususnya yang berkaitan dengan korban jiwa, warga yang mengalami luka-luka, kerusakan rumah, kehilangan barang, hingga terganggunya pelayanan masyarakat.

Menurut Aletinus, keterlibatan pemerintah pusat sangat penting agar penanganan pascakonflik dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah pusat yang difasilitasi Menko Polkam bersama kementerian terkait siap membantu penanganan konflik yang terjadi di Papua Pegunungan. Dampaknya harus ditangani secara serius dan setiap kementerian harus mengambil bagian sesuai bidangnya,” ujar Aletinus.

Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut masing-masing kementerian diminta mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya. Kementerian Pendidikan, misalnya, diarahkan untuk memastikan fasilitas pendidikan tetap berfungsi dan proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

Sementara kementerian yang menangani bidang sosial diharapkan memberikan dukungan terhadap masyarakat terdampak, termasuk kebutuhan dasar dan perlindungan sosial.

Pemerintah daerah juga diminta segera menyerahkan data riil dan lengkap mengenai korban serta dampak konflik sebagai dasar pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemkab Lanny Jaya Siapkan Data Korban

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Lanny Jaya bersama Pemkab Jayawijaya akan segera melakukan pendataan secara menyeluruh. Data tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Aletinus menegaskan, data yang disampaikan harus benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bantuan pemerintah pusat dapat diberikan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

“Kita siapkan data yang clear dan lengkap. Nantinya akan dibuatkan SK bupati yang menyatakan data tersebut, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan bantuan berdasarkan data yang benar,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah pusat meminta agar konflik sosial tidak kembali terjadi. Karena itu, penyelesaian persoalan yang telah terjadi harus dilakukan secara serius sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

Bupati Lanny Jaya menyampaikan apresiasi kepada Menko Polkam dan seluruh kementerian terkait yang telah memfasilitasi pemerintah daerah untuk mencari solusi atas dampak konflik tersebut.

“Di tengah kondisi efisiensi daerah, bantuan dari pemerintah pusat sangat membantu. Saya bersama Bupati Jayawijaya berterima kasih kepada Menko Polkam yang telah memfasilitasi dan membantu kami,” ungkapnya.

Lanjut ke BNPB, Dorong Bantuan untuk Korban Hujan Es

Tidak berhenti pada rapat tingkat menteri, sehari kemudian, 10 September 2026, Bupati Lanny Jaya dan Bupati Jayawijaya kembali melakukan pertemuan dengan BNPB untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sebelumnya.

Pertemuan berlangsung di Kantor BNPB dan diterima oleh Dr. Rustian, Sekretaris BNPB.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lanny Jaya turut menyampaikan kondisi masyarakat di tiga distrik yang terdampak hujan es, yakni Kuyawage, Gua Baliem, dan Wano Barat.

Aletinus meminta BNPB memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat di tiga distrik tersebut, terutama karena dampak hujan es tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga berpotensi menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan pangan dalam jangka panjang.

Menurutnya, kerusakan sektor pertanian akibat hujan es dapat menyebabkan gagal panen dan mengganggu sumber kehidupan masyarakat bahkan hingga dua tahun apabila tidak segera ditangani.

“Saya sampaikan bahwa kejadian hujan es ini berbeda. Dampaknya terhadap pertanian cukup besar dan bisa menyebabkan gagal panen hingga mencapai dua tahun. Karena itu, kami berharap BNPB serius melihat kondisi ini,” tegasnya.

Pemkab Lanny Jaya telah menyampaikan kebutuhan dasar masyarakat serta surat permohonan bantuan kepada BNPB. Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat segera direalisasikan untuk meringankan beban masyarakat.

“Segala kebutuhan dasar yang dibutuhkan sudah kami sampaikan dan surat pertama juga sudah diterima. Mudah-mudahan secepatnya ada bantuan yang serius dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Aletinus.

Ia juga mengajak masyarakat di tiga distrik terdampak agar memanfaatkan setiap bantuan yang nantinya diberikan dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, Aletinus berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah pusat terus mengambil peran dalam membantu masyarakat yang terdampak hujan es.

“Harapan kami Pemprov Papua Pegunungan dan pemerintah pusat juga dapat berperan membantu masyarakat yang terdampak hujan es. Kita akan terus melihat perkembangan keadaan di lapangan,” pungkasnya.

Langkah Pemkab Lanny Jaya ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan pascakonflik, tetapi juga memastikan masyarakat yang menghadapi bencana dan kehilangan sumber penghidupan mendapatkan perhatian serta bantuan yang cepat dan tepat sasaran.