Wamena, 18 Juni 2026 – Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pemeriksaan dan pendampingan yang telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sehingga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan, Kamis (18/6/2026), John Tabo mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah kerja sama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik di tengah berbagai tantangan sebagai provinsi baru.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar temuan hasil pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sementara untuk temuan yang masih tersisa pada tahun 2025, pihaknya berkomitmen menyelesaikannya sesuai batas waktu yang ditentukan.
Menurut John Tabo, kondisi geografis Papua Pegunungan yang sulit dijangkau dan keterbatasan sarana transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai daerah otonom baru, Papua Pegunungan masih memerlukan dukungan dan pendampingan agar mampu berkembang secara optimal.
“Kami masih terus belajar dan berproses. Dukungan dan arahan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar pelayanan pemerintahan dapat berjalan semakin baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, capaian opini WTP menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat Papua Pegunungan.
KENYAM, 18 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Nduga bersama TP PKK menunjukkan komitmen kuat menjaga…
Wamena, 18 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian…
KENYAM, 18 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Nduga melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM…
Jayapura, 17 Juni 2026 — Tim Kuasa Hukum Ludya Eruleke Logo, S.STP., M.Si. dari Kantor…
NABIRE – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polda Papua…
WAMENA , 17 Juni 2026. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya menuntut para terdakwa kasus dugaan tindak…