Ada Apa di PUPR Papua? Tokoh Adat Minta Gubernur Fakhiri Luruskan Arah Kebijakan

‎JAYAPURA – Tokoh Papua yang juga Yo Ondofol Kampung Babrongko, Ramses Wally, mengapresiasi langkah awal Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam membenahi sistem pelayanan pemerintahan dan publik di Papua. Menurutnya, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan gubernur ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk RSUD Jayapura dan RSUD Abepura menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan visi Papua Cerah.
‎
‎“Beliau sudah tunjukkan dengan sidak ke rumah sakit dan langsung mengambil langkah tegas. Jika ada yang tidak beres, beliau bertindak. Itu bukti pemimpin yang bekerja untuk rakyat,” ujar Ramses Wally di Jayapura.
‎
‎Ia menyampaikan kebanggaannya sebagai pendukung yang melihat langsung gebrakan nyata di awal masa kepemimpinan Gubernur Fakhiri. Karena itu, ia meminta seluruh kepala dinas dan pejabat struktural bekerja dengan jujur, loyal, dan sejalan dengan kebijakan gubernur.
‎
‎Soroti Pergeseran Pejabat PUPR
‎
‎Meski demikian, Ramses Wally menyoroti adanya pergeseran sejumlah pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dinilai janggal, khususnya yang terjadi pada masa Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda sebelumnya.
‎
‎Sebab, pelantikan pejabat eselon III dan IV beberapa waktu lalu, semua OPD mengisi kekosongan jabatan. Namun, di Dinas PUPR justru pejabat definitif yang dipindahkan ke jabatan yang kosong.
‎
‎Salah satu yang disorot adalah pergeseran Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua, yang dipindahkan ke bidang lain.
‎
‎Selain itu, jabatan salah satu kepala seksi yang sudah ada pejabatnya definitif, juga dipindahkan ke seksi lain.
‎
‎“Ini pergeseran yang menimbulkan tanda tanya. Sebab yang digeser adalah pejabat definitif. Sementara jabatan lain sebenarnya masih ada yang kosong dan seharusnya dapat diisi tanpa memindahkan pejabat definitif,” tegasnya.
‎
‎Ramses menduga ada kepentingan tertentu dalam pergantian tersebut.
‎
‎“Ini permainan apa dan untuk kepentingan siapa? Secara aturan, jika ada jabatan kosong, seharusnya ia menempati bidang Bimtek, bukan menggantikan pejabat definitif. Saya melihat ini terstruktur dan melibatkan kepentingan tertentu,” ujarnya.
‎
‎Minta Gubernur Evaluasi
‎
‎Ramses meminta Gubernur Papua untuk mengevaluasi kebijakan pergeseran tersebut.
‎
‎Menurutnya, banyak program strategis yang telah disusun di bidang tersebut dan berpihak kepada masyarakat asli Papua, terutama program padat karya dan pembangunan jalan lingkungan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
‎
‎“Kalau tidak dievaluasi, masyarakat Papua bisa datang menuntut hak mereka. Karena pembangunan harus dinikmati masyarakat, bukan digeser untuk kepentingan proyek besar yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” katanya.
‎
‎Ia menekankan bahwa dalam pembangunan terdapat tiga prinsip penting: manusia sebagai pelaku pembangunan, manusia sebagai penikmat pembangunan, dan jangan sampai manusia menjadi korban pembangunan.
‎
‎“Program-program yang telah dirancang untuk masyarakat jangan sampai dipindahkan demi kepentingan lain. Ini menyangkut kepercayaan dan keberpihakan kepada orang asli Papua,” tutupnya.