WAMENA-Dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah baik tingkat Provinsi dan Kabuapaten di Provinsi Papua Pegunungan, Forkopimda Pemprov Papua di pimpin langsung Pj Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Wanggai melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Kemendagri dipimpin oleh Dr. Budi Arwan, M.Si
Dalam sambutannya Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr Velix Wangga menjelaskan bahwa pilkada tahun ini menjadi pengalaman pertama mengadakan pilkada gubernur dan wakil gubernur bagi Papua Pegunungan oleh sebab itu perlu dilakukan antisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan pasca pilkada
“Harus dipetakan agenda sebelum, hari pelaksanaan dan sesudah pilkada,”Tegasnya.
Sementara itu Tim kemendagri Dr. Budi Arwan menjelaskan kehadiran tim Kemendagri adalah untuk membantu kelancaran Pilkada di Provinsi Papua. Ia juga menekankan pentingnya netralitas pejabat daerah dengan ASN dalam pelaksanaan Pilkada.
“Merangkul seluruh elemen masyarakat agar dapat berkomunikasi agar mitigasi dan resiko yg akan terjadi dapat terantisipasi dengan baik,”Katanya.
Ia juga mengatakan bahwa Mendagri meminta update data terkait pelaksaan pilkada dan juga agenda pengangkatan DPRD di setiap daerah.
“Kita harus mengaktisipasi berbagai macam kemungkinan dan Mendagri meminta partisipasi pemilih di setiap daerah harus tinggi,”Ungkapnya.
Sementara itu Pj Bupati Nduga Elai Giban SE, MM mengatakan situasi dan kondisi kabupaten Nduga saat ini kondusif pasca pembebasan pilot dan pertikaian masyarakat yang beberapa waktu lalu terjadi. Elai Giban telah berkomitmen bersama forkopimda Kab Nduga untuk mengawal dan mensukseskan Pilkada 2024 di kab Nduga.
“Pelaksanaannpilkada di Nduga sebagian besar dilaksanakan di ibukota Kenyam, Hal ini sama dengan pelaksanaan pileg pada buln februari lalu. Kami selalu berkoordinasi dengan Forkopimda Nduga dalam pengawalan tahapan pilkada ini” Ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa untuk sistem pencoblosan di Kenyam masih menggunakan sistem mufakat atau sistem noken.
Pj Elai menambahkan untuk pendistribusian logistik sendiri ke Kabupaten Nduga lebih baik dari Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah karena akses yang lebih mudah, ia juga menjelaskan untuk NPHD KPu dan bawaslu sudah 100 %
“NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah 100 persen dan tidak ada persoalan lagi soal pendanaan, hanya saja kami masih kirang untuk keamanan TNI/Polri, namun dalam waktu dekat akan kami bayarkan “Katanya.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
Sumber Berita: Pemkab Nduga
