NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Kemendagri dan juga KPU menggelar rapat koordinasi terkait Deklarasi Pilkada Aman dan Damai Tahun 2024 di aula kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (02/08/2024).
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk S.Sos.,M.M mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan guna penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis.
“Pilkada adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi kita, dimana rakyat memberikan kesempatan untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka secara langsung. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antar semua pihak sangat diperlukan,” katanya dalam sambutan.
Pj Gubernur Ribka Haluk menegaskan kepada seluruh pihak agar terus mendukung penuh dan memastikan segala sarana maupun prasarana serta kesiapan dalam melaksanakan Pilkada serentak 2024 di Papua Tengah.
“Kesiapan infrastruktur dan logistik harus dipastikan bahwa seluruh infrastruktur dan logistik yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada sudah siap. ini mencakup, distribusi surat suara, perlengkapan pemungutan suara, serta pengamanan tempat pemungutan suara (TPS),” jelasnya.
Ia juga menyampaikan kepada semua pihak termasuk aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah potensi konflik dan kerusuhan.
“Perlu saya tekankan agar sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh warga di Papua Tengah, khususnya yang berada di daerah terpencil. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang cukup mengenai tahapan dan tata cara pemungutan suara,” lugasnya.
Pj Gubernur Ribka Haluk berpesan kepada penyelenggara pemilu dan ASN untuk menjaga netralitas dan integritas dalam melaksanakan tugas. Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pilkada sangat tergantung pada profesionalisme dan independensi kita sebagai penyelenggara.
“Saya tekankan pentingnya netralitas bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara Pemilu. ASN harus tetap berdiri di atas semua golongan dan tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas adalah kunci agar pilkada berjalan jujur dan adil,” pungkasnya.
“Saya perlu mengingatkan bahwa aASN yang ingin mengikuti pilkada harus memenuhi syaratsyarat yang telah ditetapkan,termasuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Pj Gubernur Ribka Haluk menekankan agar seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran. Ia mengharapkan para bupati di Papua Tengah untuk memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pilkada disalurkan tepat waktu dan sesuai peruntukannya.
“Dukungan anggaran ini sangat penting untuk kelancaran semua tahapan pilkada. tanpa anggaran yang memadai, penyelenggaraan pilkada tidak akan bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Terakhir Pj Gubernur Ribka Haluk menyampaikan agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. “Saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk aktif berpartisipasi dan mengawasi proses Pilkada,” ujarnya.
“Saya berharap melalui rapat koordinasi ini, kita dapat menyusun strategi dan langkah-langkah konkret untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Papua Tengah berjalan sukses,” tutupnya. (rilis)
