Pengantar
Pemerintah indonesia bangga karena Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Produksi Smelter Emas milik PTFI di Gresik, pada Senin (17/3/2025).
Namun disisilain masyarakat mimika di pesisir sedang menderita karena tailing freeport, disisi lain pihak lain berebutan divestasi saham freeport, ini fakta yang kontrakdiktif yang harus dicari solusi.
Smelter freeport
Presiden Prabowo usai acara peresmian kepada para insan pers mengaku bangga dan bersyukur bahwa Indonesia akhirnya telah memiliki pabrik yang memproses logam-logam murni. Menurut Presiden, Indonesia tidak lagi mau menjual sumber alam di Indonesia sebagai bahan baku dengan harga murah, tapi akan dikelola di Indonesia supaya memiliki nilai tambah bagi kekayaan Negara untuk rakyat Indonesia.
Mentri ESDM RI Bahlil Lahadahlia, mengungkapkan bahwa Smelter Gresik ini akan memproduksi 3 juta konsentrat menjadi 50 ton emas setiap tahunnya.
Sedangkan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas usai acara peresmian kepada insan pers juga menegaskan bahwa Smelter Gresik ini akan memproduksi emas sebanyak 32 ton di tahun 2025 ini, dan nanti6 mulai tahun depan baru dapat memproduksi emas sebanyak 50 ton. https://salampapua.com/2025/03/tuan-tanah-papua-terlupakan-pada-peresmian-produksi-smelter-freeport.html
Divestasi Saham
Tahun 2017 Pemerintah Republik Indonesia melakukan divestasi saham freeport senilai 51 % sekarang bertambah lagi 10%, namun saya melihat belum berdampak membawa perubahan bagi masyarakat baik mereka yang ada di pegunungan dekat lokasi tambang maupun mereka yang terkena dampak tailing, kini yang harus menjadi komitmen pemerintah adalah bagaimana hasil divestasi saham dapat mensejahterakan masyarakat yang ada dekat lokasi tambang dan sekitarnya serta mereka yang terkena dampak taling freeport.
hal ini harus tergambar dalam program pemerintah dan pemerintah daerah yang nantinya akan menerima deviden dari hasil divestasi saham freeport, tentu ini dapat dilakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah dan pemda mimika dan pemprov papua tengah yang memang secara hukum memiliki wilayah ini, agar dengan hasil divestasi dirancang program membangun masyarakat disana serta wilayah lain di Papua Tengah.
Hal yang perlu ditekankan disini juga adalah yang berhak menerima dan mengatur 10 Persen dari Divestasi Saham freeport yang diberikan oleh Pemerintah Pusat adalah Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah dan Pemda Mimika serta Masyarakat Adat Mimika.
Tailing freeport
Berdasarkan riset Lepemawi (Lembaga Peduli Masyarakat Wilayah Mimika Timur Jauh) pada 2017 lalu, fàkta sungai hilang. Hilangnya sungai tidak hanya karena tertimbun oleh endapan tailing, Beberapa sungai yang direklamasi dan ditutup adalah Sungai Yamaima, Sungai Ajikwa/Wanogong, Sungai Kopi, dan Sungai Nipah. Sungai-sungai ini sudah tidak bisa lagi dijadikan jalur transportasi warga, tempat berburu serta sumber pangan lokal. Ini yang menyebabkan masyarakat harus berhadapan dengan ombak laut yang berbahaya.
Masih di sekitaran tanggul Freeport, lalu pernah ditemukan banyak ikan mati mendadak di area tanggul timur, pusat pembuangan limbah tailing Freeport. Menurut Laporan PULBAKET Kementrian KKP karena sungai yang ditutup membuat ikan tdk dapat bermigrasi mencari air tawar, Freeport berdalih bahwa fenomena matinya ikan-ikan di area tanggul timur adalah fenomena alam.
tailing PT Freeport yang dibuang ini mempengaruhi kesehatan warga, terutama di wilayah pembuangan limbah. Amatus, salah seorang warga masyarakat adat yang terdampak, berkata, “Anak-anak perempuan di Kampung Pasir Hitam mempunyai penyakit akut yakni sakit kepala yang datang tiba tiba, penyakit kulit, sesak nafas, kaki dan tangan kram, hilangnya nafsu makan.
Menurut warga mereka sering mengonsumsi air hujan atau kami harus ke kota bermil-mil.
jalur transportasi masyarakat juga terganggu karena tailing freeport telah mendangkalkan sungai dan laut, akibatnya banyak masalah seperti perahu kandas, masyarakat harus mendorong perahu hingga 5 -6 jam.
Fakta ini kemudian kemenhub menyetujui adanya kapal perintis sabuk nusantara 114 dari agats-jita-pomako-jita-agats, namun kini tdk melayani lagi karena pendangkalan, hal ini8 sama seperti yang terjadi di kokonao beberapa tahun silam.
Penutup
Dua hal diatas adalah dua fakta yang kontradiktif, yang harus dapat disikapi, perjuangan Lepemawil timika untuk memperjuangkan nasib masyarakat terdampak tailing di mimika timur jauh, jita dan agimuga haruslah menjadi perhatian, seperti hari ini smelter dibangun digresik, manfaat ekonomi tentu dirasakan masyarakat di jawa timur sementara masyarakat di mimika tetap akan hidup dengan tailing.
Banyak pihak berebut hasil divestasi saham freeport namun masyarakat terkena dampak tailing masìĥ tetap susah.
Banyak pihak berebutan kelola tailing tapi masyarakat terdampak tailing tetap susah.
Dengan kalimat sederhana, orang lain memperebutkan hasil divestasi berupa deviden dan kelola tailing artinya enaknya ditempat lain yang menderita tetap masyarakat di Mimika.
Akhirnya saya mengatakan sebagai saran antara lain:
1. hasil divestasi saham harus bisa mensejahterakan masyarakat di dekat lokasi tambang dan yang terkena dampak tailing.
2. Tailing freeport harus bisa dikelola oleh pengusaha dari anak anak asli mimika menjadi produk produk ekonomis.
3. kepada pemerintah, pemda mìmika dan pemprov papua tengah serta freeport agar membangun rumah rumah warga yang baik di pegunungan dekat lokasi tambang, buka akses transportasi masyarakat pulang kampung, bangun sekolah berasrama, ĺìstrik, air bersih, dll serta menjawab kebutuhan masyarakat di 3 distrik terdampak yaitu distrik mimika timur jauh, jita dan agimuga,kabupaten mimika, Papua Tengah.
4. pemerintah harus merencanakan membangun smelter di Mimika dimulai dengan penyiapan pembangunan tenaga listrik,dll
5. Hal hal penting perlu dilakukan pemerintah dan freeport adalah Seperti: penyediaan sarana air bersih dari mata air seperti halnya disediakan oleh PDAM dengan pipa ke rumah rumah warga bukan tadah air hujan dengan membagi tandon air, rumah singgah, kapal hovercraft (kapal yang bisa jalan di daerah dangkal),
6. freeport agar tidak lagi menggunakan batu kapur, perlu dilakikan pengerukan alur kapal perintis di depan pulau tiga, mimika, perbaikan pola pembuangan tailing agar tidak menumpuk dalam sungai tempat pembuangan tailing serta membangun industri pengolahan tailing dekat lokasi pembuangan taling agar tailing dapat menjadi produk produk yang berguna oleh pengusaha pengusaha lokal anak anàk asli mimika.
Salam
John NR Gobai
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: John NR Gobai
