WAMENA-Tanggapan, Yanes Alitnoe, salah satu intelektual Provinsi Papua Penggunangan asal dari Kabupaten Yalimo memandang bahwa pernyataan DPD I KNPI Papua Pegunungan merupakan refleksi yang sangat jujur, kritis, dan mendalam terhadap realitas sosial yang sedang dialami masyarakat Papua Pegunungan hari ini.
Konflik perang suku tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan adat atau pertikaian sesaat, tetapi telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan, krisis moral, dan krisis sosial yang mengancam masa depan generasi Papua Pegunungan tegas Yanes.
Apa yang disampaikan oleh Ketua DPD I KNPI Papua Pegunungan bersama seluruh pengurus menunjukkan bahwa konflik telah melahirkan rantai penderitaan yang panjang. Dendam diwariskan lintas generasi, ekonomi keluarga runtuh, perempuan menjadi korban tersembunyi, anak-anak kehilangan masa depan, dan relasi sosial masyarakat semakin rapuh. Bahkan mekanisme penyelesaian adat yang selama ini dianggap sebagai jalan damai, dalam banyak kasus belum mampu menyentuh pemulihan batin, keadilan sosial, dan rekonsiliasi yang sejati.
“Saya menilai seruan untuk segera dilakukan Dialog Rakyat dan Rekonsiliasi Konflik merupakan langkah yang sangat penting, strategis, dan mendesak. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama delapan pemerintah kabupaten tidak boleh hanya hadir ketika konflik meledak, tetapi harus berani membangun sistem penyelesaian konflik yang menyentuh akar persoalan secara menyeluruh, manusiawi, dan berkeadilan,”Ungkapnya, Selasa 19 Mei 2026.
Disamping itu Yanes Alitnoe juga tegaskan, gereja juga harus membuka diri baru buka ruang dialog karena gagal membina umat. Konflik ini bukan hanya menghancurkan hubungan antarsuku, tetapi juga melukai kehidupan umat Tuhan karena gereja sering kali belum maksimal dalam membina, mendamaikan, dan membangun kesadaran spiritual masyarakat terhadap nilai kemanusiaan dan perdamaian. Karena itu, gereja harus kembali mengambil peran profetis sebagai pembawa damai, penjaga moral, dan pelayan rekonsiliasi di tengah masyarakat.
Dialog yang dibangun harus menjadi ruang bersama untuk melahirkan kesadaran baru bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada dendam, harga diri suku, maupun kepentingan politik.
Gereja, tokoh adat, pemuda, perempuan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat perlu duduk bersama merumuskan model perdamaian Papua Pegunungan yang menghormati nilai adat, namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, pendidikan, dan masa depan generasi muda.
“Jika konflik terus diwariskan, maka yang hancur bukan hanya hubungan antarsuku, tetapi juga masa depan Papua Pegunungan itu sendiri. Oleh karena itu, generasi muda harus menjadi pelopor rekonsiliasi, pelindung kemanusiaan, dan penjaga perdamaian demi tanah Papua yang lebih bermartabat, aman, dan berkeadilan,”Ujarnya Yanes.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
