Wamena, 16 Mei 2026 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Pemerintah Pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik yang terjadi di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur, dan bermartabat hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.
Penegasan tersebut disampaikan Wamendagri Ribka Haluk dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan bersama Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh komponen pembangunan di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Sabtu (16/5).
“Saya atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” ujar Ribka Haluk.
Ia menyampaikan apresiasi khusus kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian bergerak cepat untuk saling membantu, menenangkan situasi, dan melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan guna menyelamatkan warga terdampak.
“Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” katanya.
Ribka Haluk meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendampingan, pendataan, serta koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan untuk menghitung kebutuhan penanganan dan besaran dukungan bagi warga terdampak.
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” jelasnya.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penggunaan anggaran pemerintah, baik melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan Pemerintah Pusat.
Ia menegaskan bahwa seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan telah sepakat untuk menghentikan konflik dan mengutamakan langkah-langkah pemulihan.
“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Ribka Haluk menegaskan bahwa Pemerintah Pusat tidak akan meninggalkan Papua sebelum situasi benar-benar pulih.
“Saya akan ada di sini. Saya sudah ditugaskan oleh Bapak Menteri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah sampai dengan kondisi pulih,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh unsur penanganan harus bergerak dalam satu komando di bawah kepala daerah di delapan kabupaten.
“Siapa pun yang masuk ke dalam penanganan, semua satu komando. Satu komando Kepala Daerah di delapan kabupaten,” katanya.
Wamendagri meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI, dan Polri untuk bekerja secara terpadu dengan pendekatan persuasif demi menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan.
Selain langkah tanggap darurat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten Papua Pegunungan.
“Kementerian Dalam Negeri akan menolong kita menyiapkan itu sehingga ada landasan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur,” jelasnya.
Usai rapat, Ribka Haluk bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah meninjau langsung rumah-rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah juga menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan kondusif.
“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” ujar Ribka Haluk.
Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, termasuk yang beredar di media sosial.
“Semoga kita dapat melakukan langkah-langkah yang baik, termasuk dalam proses komunikasi melalui media sosial,” katanya.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa proses pencarian korban dilanjutkan oleh Tim SAR, TNI, dan Polri; seluruh pihak menghentikan konflik; tidak diperbolehkan membawa senjata tajam; tidak diperbolehkan pembayaran kepala; pelaku kekerasan diproses sesuai hukum; pemerintah menyiapkan rehabilitasi rumah warga terdampak; pengungsi dipulangkan secara bertahap; serta pemerintah menyusun Perdasi dan Perdasus terkait penanganan konflik.
“Kita akan bekerja bersama-sama. Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal,” tutup Ribka Haluk.
Dengan langkah terpadu dan komitmen seluruh pihak, pemerintah optimistis situasi keamanan di Wamena dan wilayah sekitarnya segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali hidup dalam suasana damai, aman, dan sejahtera.(*)
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Kemendagri
