Wamena, 30 Maret 2026-Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyelenggarakan forum lintas perangkat daerah sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Satrika Wamena selama dua hari, mulai 30 hingga 31 Maret 2026.
Forum ini dihadiri oleh Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, S.H., M.AP., serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta perwakilannya di lingkungan pemerintah provinsi.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Bapperida, Marthen Kogoya. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa forum lintas perangkat daerah merupakan salah satu tahapan strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terpadu dan terarah.
Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan forum ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, yang mengharuskan setiap perangkat daerah menyusun program dan kegiatan secara sistematis dalam dokumen RKPD.
Marthen juga menjelaskan bahwa penyusunan RKPD dilakukan melalui berbagai tahapan, tidak secara instan. Salah satu tahapan yang telah dilalui adalah konsultasi publik yang melibatkan berbagai pihak, baik instansi vertikal maupun masyarakat, guna menghimpun masukan dalam merumuskan program tahun 2027.
Menurutnya, forum ini memiliki peran penting dalam menyelaraskan serta menyepakati program prioritas antar perangkat daerah, sekaligus memastikan keterkaitan antara rancangan awal RKPD dengan sasaran pembangunan daerah.
Dalam proses pembahasannya, forum difokuskan pada masing-masing perangkat daerah melalui metode penyaringan awal (screening) untuk menjaga konsistensi antara program, kegiatan, dan sub-kegiatan dengan tema serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Selain itu, pembahasan juga mencakup peninjauan potensi tumpang tindih program, penyesuaian dengan indikator kinerja daerah, serta kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Lebih lanjut, Marthen mengungkapkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya dan tetap mengacu pada visi serta misi Gubernur Papua Pegunungan.
Ia juga menyebutkan bahwa pagu indikatif untuk tahun 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp1,244 triliun, dengan nilai yang relatif tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah tergantung pada kondisi pendapatan daerah, baik dari PAD maupun transfer pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya penyusunan program yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap program yang diusulkan harus benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD.
Forum ini wajib diikuti oleh seluruh perangkat daerah, dengan mekanisme pembahasan dan verifikasi yang dilakukan melalui desk yang dibagi ke dalam tiga kelompok selama dua hari pelaksanaan.
Di akhir arahannya, Marthen berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih tajam dalam merumuskan program, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa dengan keterbatasan anggaran yang ada, penyusunan program harus dilakukan secara bertahap dan terencana, agar mampu menjawab berbagai kebutuhan serta tantangan pembangunan di daerah.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
