Jakarta, 16 Desember 2025. Dalam rangka memantapkan komitmen Pemerintah untuk Tanah Papua, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan Komite Eksekutif Papua, 6 Gubernur dan para 42 Bupati/Walikota se-Tanah Papua, di Istana Negara, pada 16 Desember 2025.
Ketua Komite Eksekutif Papua, Velix Vernando Wanggai, yang pernah pejabat Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2023 – 2025, menjelaskan pertemuan dengan Bapak Presiden ini, dihadiri Wakil Presiden, dan para Menteri di Kabinet Merah Putih, yang berlangsung cukup lama sejak jam 16.00 hingga 18.25 WIB.
Selain arahan pengantar dari Bapak Presiden, Bapak Presiden mempersilahkan Ketua Komite Velix Wanggai menyampaikan laporan dan pandangan langkah-langkah konsolidasi awal dalam percepatan pembangunan Papua.
Menariknya, Bapak Presiden tidak mempersilahkan para Menteri dalam menyampaikan langkah kebijakan, namun Presiden Prabowo secara langsung menggelar dialog kebijakan yang bersifat kekeluargaan dengan para Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Tanah Papua.
Di kesempatan pembukaan, Velix Wanggai menjelaskan bahwa dalam 2 bulan terakhir ini, kami menjalin komunikasi dengan jajaran Kementerian/Badan dan Kepala Daerah di Tanah Papua untuk kolaborasi dalam beberapa agenda strategis Presiden.
“Kami berupaya menjadi jembatan antara Pusat – Daerah, dalam satu tarikan langkah yang terpadu, terukur dan terfokus”, urai Velix Wanggai.
Komite Eksekutif juga menyampaikan ke Presiden bahwa pembangunan Papua masih dihadapkan dengan berbagai pekerjaan rumah.
Masyarakat Papua masih terus berjuang keluar dari ketertinggalan. Padahal mereka memiliki sumber daya alam yang kaya dan bernilai strategis. Lapangan kerja yang terbatas, konektivitas yang belum tersambungkan, dan pendapatan asli daerah yang belum digali dengan maksimal.
Papua, Bukan Hanya Soal Ketertinggalan, Namun Papua adalah Masa Depan Indonesia
Dalam laporan ini, Velix Wanggai menyatakan, “membahas Papua bukan hanya soal ketertinggalan. Namun, membahas Papua adalah membahas masa depan Indonesia. Masa depan pangan, masa depan energi ekonomi, dan Papua sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Pasifik”.
Dalam agenda kerja, Komite akan fokus ke 5 agenda kerja.
Pertama, memastikan keberhasilan Program Prioritas, terutama Quick Wins (Program Hasil Terbaik Cepat) Bapak Presiden di wilayah Papua.
Seperti sekolah rakyat, MBG, Koperasi Merah Putih, Rumah Sakit Unggulan di 42 Kabupaten/Kota.
Kedua, Skema Khusus yang Menyentuh Masyarakat Asli Papua secara langsung.
Seperti pendidikan gratis untuk OAP sejak SD sampai Perguruan Tinggi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat asli Papua.
Ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat asli Papua sesuai potensi lokal dari hulu ke hilir.
Fokus ke pemberdayaan nelayan, petani, peramu, buruh, mama-mama pedagang kecil, seniman dan olahragawan, serta kreatif hub untuk talenta anak muda.
Keempat, penguatan tata kelola Otonomi Khusus dan Papua Tanah Damai.
Fokus ke penguatan kapasitas SDM aparatur, APBD yang berkualitas, peningkatan PAD serta upaya terpadu dalam mewujudkan Papua Tanah Damai. Dalam hal ini, pendekatan humanis dalam kebijakan keamanan dan pendekatan teritorial sesuai
Kelima, Upaya Papua menuju Pusat Ekonomi Baru di Kawasan Pasifik.
Fokus ke percepatan konektivitas terpadu, Trans Papua dan koridor ekonomi sepanjang jalan Trans Papua, pengembang investasi di kawasan-kawasan ekonomi baru, inisiasi awal Free Trade Zone, dan pengembangan Rumah Sakit untuk diplomasi kesehatan, kampus untuk diplomasi pendidikan dan diplomasi olahraga dan kebudayaan.
Dalam hal Trans Papua, Presiden Prabowo memberikan atensi atas penyelesaian Jalan Trans Papua, terutama ruas jalan Jayapura – Wamena. Penyelesaian jalan ini harus dengan aspal sehingga memperlancar arus barang, jasa dan pergerakan masyarakat serta mempermurah kemahalan barang-barang
Peta Jalan 2025 – 2029
Dalam menata agenda kerja 5 tahun ke depan, Velix Wanggai menjelaskan telah menyusun 5 tema utama dari tahun 2025 hingga 2029.
Tahun 2025 adalah tahun konsolidasi perencanaan dan Quick Wins Presiden Ri. Di Tahun 2026 pemantapan dan Perluasan Quick Wins, di 2027 percepatan ekonomi lokal dan investasi, di 2028 perluasan dan Pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial, serta di 2029 sebagai tahun politik yang menekankan kebijakan keberpihakan peran serta masyarakat asli Papua dalam kehidupan sosial politik daerah dan nasional.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
