Wamena — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Frontier dan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.
Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan, Aron Wanimbo, hadir mewakili pemerintah provinsi dalam kegiatan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa FGD SPI merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan.
“Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, kita berkesempatan untuk memberikan masukan, berbagi pengalaman, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Aron.
Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga topik utama yang menjadi fokus pembahasan dalam FGD tersebut, yakni integritas individu dan kepemimpinan, transparansi pelayanan publik, serta pengendalian gratifikasi dan suap. Ketiga isu tersebut dinilai sebagai pilar utama dalam memperkuat sistem integritas di lingkungan birokrasi dan pelayanan publik.
“Saya percaya, dengan keterlibatan aktif seluruh pihak — pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat — kita dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif, sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik ke depan,” tambahnya.
Aron juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk terus memperkuat budaya kerja yang jujur, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi masukan berharga dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Survei Penilaian Integritas, Dr. H. Rudi Hartono Ismail, M.Pd., CRA., CRP, turut memberikan apresiasi atas kehadiran Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang telah mendorong terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, partisipasi aktif dari pemerintah daerah merupakan bentuk nyata integrasi dan komitmen terhadap pembangunan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
“Kehadiran Pemda Jayawijaya dan Pemprov Papua Pegunungan sangat kami apresiasi. Ini menunjukkan keseriusan dan semangat kolaboratif dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan berintegritas,” ujar Rudi.
Kegiatan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan kebijakan publik dan penguatan sistem pengawasan di daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
