Wamendagri Ribka Haluk Dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan Selaras Prioritas Nasional

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027 bertajuk “Akselerasi Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar yang Inklusif untuk Penguatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan” yang digelar di Wamena, Senin (27/4/2026).

Ribka menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri secara virtual melalui Zoom dari Jakarta. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan prioritas nasional.

“Musrenbang memiliki fungsi penting dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, sehingga arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan visi pembangunan nasional,” ujar Ribka.

Ia menambahkan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga atau paruh waktu pelaksanaan RPJMD, sehingga RKPD memiliki peran krusial dalam menentukan capaian visi kepala daerah sekaligus mendukung target RPJMN 2025–2029.

“Tahun 2027 menjadi momentum penentu. RKPD harus mampu menjadi instrumen yang memastikan ketercapaian visi daerah sekaligus mendukung prioritas nasional,” tegasnya.

Ribka juga mendorong pemerintah daerah di Papua Pegunungan untuk mengakselerasi implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam dokumen perencanaan dan program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

“Implementasi Asta Cita harus diterjemahkan secara konkret dalam program daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan merata,” tambahnya.

Ribka turut mengapresiasi capaian pembangunan Papua Pegunungan dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan tren positif. Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah indikator yang berada di bawah rata-rata nasional.

“IPM Papua Pegunungan terus meningkat menjadi 54,91 pada 2025, namun masih menjadi yang terendah secara nasional. Pertumbuhan ekonomi juga masih di bawah rata-rata nasional, dan angka kemiskinan masih cukup tinggi meskipun terus menurun,” jelasnya.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan di Papua Pegunungan.

“Koordinasi yang kuat antar Forkopimda menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Tanpa kondisi yang kondusif, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan optimal,” ungkapnya.

Musrenbang ini turut dihadiri Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran, DPRP Papua Pegunungan, MRP, BP3OKP, serta para bupati dan wakil bupati se-Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan sarana dan prasarana layanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah Provinsi kepada delapan kabupaten sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir RKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027, sekaligus memperkuat perencanaan berbasis data dan tata kelola pemerintahan daerah.