Wakil Ketua DPRK Yapen: Pers Pilar Demokrasi, Bukan Corong Kekuasaan

SERUI-Wakil Ketua II DPRK Kepulauan Yapen, Djorge Diamon Logianto, menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh insan pers di Indonesia, khususnya para jurnalis yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Menurut Djorge, peringatan HPN 2026 bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk menegaskan kembali peran pers sebagai pilar demokrasi, sekaligus penjaga ruang publik dari praktik-praktik penyimpangan kekuasaan.

“Peringatan Hari Pers Nasional ini harus menjadi momen refleksi. Pers bukan hanya pelengkap pembangunan, tetapi pengawal keterbukaan informasi dan pengontrol sosial yang sangat penting,” kata Djorge di Serui, Senin, 9 Februari 2026.

Djorge menilai, dalam situasi pembangunan daerah yang masih menghadapi banyak tantangan, pers tidak boleh kehilangan keberanian untuk bersikap kritis. Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan media yang bekerja secara profesional, menyampaikan fakta, serta berani membuka persoalan yang terjadi di lapangan.

“Saya mengapresiasi kinerja insan pers yang senantiasa menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di berbagai bidang pembangunan, khususnya di Yapen,” ujarnya.

Namun ia mengingatkan, apresiasi itu harus berjalan seiring dengan tanggung jawab pers untuk tidak terjebak dalam kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi yang dapat merusak independensi media.

“Pers tidak boleh jadi corong kekuasaan. Kalau pers hanya memoles citra pejabat, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Pers harus tetap menjaga jarak yang sehat, tetap kritis, dan tidak takut,” katanya.

Ia menegaskan, DPRK Kepulauan Yapen memandang pers sebagai mitra strategis, bukan sekadar peliput kegiatan formal. Menurutnya, karya jurnalistik yang faktual, objektif, dan berimbang sangat dibutuhkan untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Djorge menilai, pers memiliki kontribusi nyata dalam membangun kesadaran sosial masyarakat, termasuk dalam mengawal isu-isu pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemerataan pembangunan kampung-kampung.

“Banyak persoalan daerah yang baru terbuka setelah media memberitakan. Itu artinya pers bekerja. Tapi kalau pers diam, maka banyak hal akan ditutup-tutupi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya pers untuk menjaga standar profesional, termasuk dalam melakukan verifikasi informasi, menghindari hoaks, serta tetap memegang teguh kode etik jurnalistik.

“Di era digital ini, tantangannya besar. Informasi liar cepat sekali menyebar. Karena itu media harus menjadi rujukan yang benar, bukan ikut-ikutan menyebar isu tanpa dasar,” kata dia.

Djorge menyebut, pers juga berperan penting dalam menyebarluaskan informasi terkait program pemerintah daerah maupun DPRK, termasuk kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

“Pers menjadi bagian penting dalam menyebarluaskan informasi program, kebijakan, serta berbagai upaya pemerintah daerah maupun DPRK dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan, tugas pers bukan hanya menyebarkan program, tetapi juga menguji program tersebut: apakah benar berjalan, apakah tepat sasaran, dan apakah benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kalau program tidak berjalan, pers harus berani bertanya. Kalau anggaran tidak jelas, pers harus berani mengawal. Kalau pelayanan publik buruk, pers harus berani mengungkap. Itu fungsi pers yang sesungguhnya,” tegasnya.

Ia berharap, melalui peringatan HPN 2026, insan pers di Kepulauan Yapen semakin meningkatkan kualitas pemberitaan, memperkuat integritas, serta tetap menjaga sinergi yang sehat dengan DPRK maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Sinergi itu penting, tapi bukan berarti pers harus tunduk. Pers tetap harus independen. Karena hanya pers yang independen yang bisa dipercaya masyarakat,” kata Djorge.

Ia juga mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRK, maupun institusi lainnya, untuk tidak alergi terhadap kritik dan menjadikan media sebagai ruang koreksi.

“Kalau ada kritik dari pers, jangan marah. Itu justru alarm untuk memperbaiki diri. Pemerintah dan DPRK harus siap diawasi,” ujarnya.

Djorge menutup pernyataannya dengan harapan agar pers di Yapen terus menjadi kekuatan yang mendorong perubahan, memperjuangkan kepentingan publik, serta tetap berdiri di atas fakta.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Tetap jaga marwah pers. Tetap kritis, tetap profesional, dan jangan pernah meninggalkan rakyat,” katanya.