Wabup FGT Tinjau SPBU di Lanny Jaya: BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Tidak Boleh Bermain Harga

TIOM, 26 Maret 2026– Wakil Bupati Lanny Jaya, Fredi Ginia Tabuni, ST (FGT), turun langsung meninjau sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah beroperasi di wilayah Lanny Jaya. Kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat serta menjaga agar distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.

Dalam peninjauan tersebut, tercatat tiga SPBU telah aktif melayani masyarakat, yaitu:

• SPBU Noken Emas Cemerlang di Distrik Yiginua, Kampung Palunggame
• SPBU Mbakorak di Distrik Pirime
• SPBU PT. Meyum Sing Sulumen di Distrik Balingga

Sementara itu, SPBU Golir Jaya Makmur yang berlokasi di Distrik Malagaineri dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan April mendatang. Dengan berfungsinya keempat SPBU ini, diharapkan akses masyarakat terhadap BBM semakin mudah dan merata.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa harga BBM subsidi yang dijual di SPBU harus sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni:

• Solar Rp 6.800,- per liter
• Pertalite Rp 10.000,- per liter

FGT menekankan agar pihak pengelola SPBU tidak melakukan penyelewengan, seperti menaikkan harga di luar ketentuan atau menyalurkan BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak. “BBM subsidi harus tepat sasaran. Jangan ada permainan harga, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat banyak,” tegasnya.

Selain soal harga, Wakil Bupati juga meminta agar pengelola SPBU memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya sikap ramah, transparan, dan profesional dalam melayani konsumen. “SPBU bukan hanya tempat jual beli BBM, tetapi juga wajah pelayanan pemerintah kepada rakyat. Mari kita layani masyarakat Lanny Jaya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

FGT menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan terhadap operasional SPBU. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan.