Tingkatkan PAD Papua Pegunungan, Dinas Peternakan Sosialisasikan Perda Pajak dan Retribusi kepada Pemasok Ternak di Yalimo

YALIMO, 13 November 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yalimo, Kamis (12/11/2026).

Sosialisasi ini dilakukan karena Kabupaten Yalimo merupakan salah satu wilayah strategis yang menjadi jalur lintas distribusi ternak, khususnya pemasokan babi, ayam, ikan, dan komoditas lainnya dari Jayapura dan Keerom menuju wilayah Papua Pegunungan melalui jalur darat.

Kepala Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan, Ir. Paulus Arung Ramba, M.Si., menyampaikan bahwa sesuai arahannya, tim dinas telah bergerak ke Kabupaten Yalimo untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pemasok babi yang menggunakan jalur transportasi darat.

Ia menegaskan, sosialisasi tersebut bertujuan agar para pemasok dan pelaku usaha memahami serta mematuhi ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2025, terutama terkait kewajiban retribusi dan persyaratan kesehatan hewan sebelum memasukkan ternak ke wilayah Papua Pegunungan.

“Tim sudah bergerak ke Yalimo untuk melakukan sosialisasi kepada para pemasok babi melalui jalur darat. Kami berharap seluruh pemasok dapat memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Paulus juga menegaskan bahwa mulai bulan depan, pemerintah akan mulai melakukan penindakan terhadap para pemasok babi yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Perda tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet), Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan, Hurane Hemson Oagay, S.Pt., yang turun langsung ke Yalimo menjelaskan bahwa penerapan Perda ini bukan semata-mata untuk meningkatkan PAD, tetapi juga melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Menurutnya, setiap pemasok ternak wajib memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan hewan, termasuk membayar retribusi serta melengkapi dokumen kesehatan sebelum melakukan pengiriman ternak.

“Yalimo merupakan wilayah lalu lintas ternak babi, unggas, dan ikan. Semua pemasukan hewan ternak dari Jayapura dan Keerom lewat jalur darat wajib taat Perda, membayar retribusi, dan membawa dokumen kesehatan. Ini bukan untuk menghambat, tetapi untuk melindungi ternak dari penyakit dan menyelamatkan PAD kita,” tegas Hurane.

Dukungan terhadap penerapan aturan tersebut juga disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Yalimo, Ardi Mabel, A.Md. Ia mengatakan pihaknya siap mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, termasuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas ternak.

Menurutnya, pengawasan akan dilakukan bersama Satgas OAP untuk memastikan para pemasok mematuhi ketentuan retribusi serta mencegah masuknya penyakit hewan menular melalui distribusi ternak.

Di sisi lain, Narson Wenda menambahkan bahwa pemeriksaan surat izin masuk dan dokumen karantina merupakan persyaratan wajib bagi setiap pemasok. Hal ini karena Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) menjadi salah satu dokumen penting untuk memastikan hewan yang dikirim dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit.

Ia menjelaskan, pemasukan babi, ayam, ikan, maupun hasil turunannya seperti daging beku, telur, dan jeroan tanpa dilengkapi dokumen kesehatan serta persyaratan karantina dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Melalui sosialisasi ini, Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh distributor dan pemasok ternak dari Jayapura maupun Keerom yang masuk melalui jalur darat dapat mematuhi Perda Nomor 8 Tahun 2025, melaporkan pemasukan ternak di Pos Hobakma, membayar retribusi sesuai ketentuan, serta menjalankan prosedur karantina selama 15 hari.

Dengan demikian, pengawasan lalu lintas ternak dapat berjalan lebih tertib, kesehatan hewan dan masyarakat tetap terjaga, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Pegunungan.