Tidak Boleh Ada Politik Praktis Pemilihan Ketua MRP PBD, DAP: Ketua MRP Harus Anak Adat Domberai

SORONG- 33 Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) telah dilantik oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo pada Kamis 14 Desember 2023.

Saat ini MRP PBD akan melakukan persiapan, guna pemilihan Ketua MRP PBD yang defenitif.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai, sekaligus Koordinator DAP Wilayah Sorong Raya, George Konjol menegaskan agar pemilihan Ketua MRP PBD harus bebas dari intervensi politik praktis manapun.

Menurut Konjol, pemilihan Ketua MRP PBD harus murni dilakukan oleh 33 Anggota MRP PBD dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.

“Kami tegaskan bahwa pemilihan Ketua MRP PBD harus bebas dari politik praktis dan bebas dari intervensi pihak manapun,” tegasnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (20/12/2023).

Konjol menyampaikan bahwa MRP PBD sendiri sudah ada keterwakilan adat, perempuan dan agama. Oleh karena itu, pemilihan Ketua MRP PBD harus benar-benar dilakukan secara internal oleh 33 Anggota MRP PBD dan tidak boleh ada kepentingan politik apapun di dalamnya.

“Sekali lagi kami dari DAP mengingatkan bahwa pemilihan Ketua MRP PBD harus bebas dari kepentingan apapun,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa dari 33 MRP PBD ini pasti salah satunya memiliki kemampuan dan kompetensi serta memahami tentang tugas dan fungsi MRP, sehingga dianggap layak menjadi Ketua MRP PBD nantinya.

“MRP adalah lembaga representasi orang Papua di Papua Barat Daya, maka Ketua MRP PBD harus benar-benar anak adat dari wilayah III Doberai dan memiliki skill dan kemampuan serta pemahaman untuk membawa masyarakat adat di wilayah III Doberai yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Konjol.

“Saya yakin bahwa 33 Anggota MRP PBD ini bisa menggunakan hal pilihnya untuk memilih Anggota MRP PBD,” tambahnya.

Konjol menyatakan, DAP Wilayah III Doberai tetap mendukung semua pihak, termasuk kerja-kerja MRP PBD kedepannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Papua melalui adat, perempuan dan agama harus dijaga dengan baik.

“Kami tetap memberikan dukungan penuh. Kami harapkan agar 33 Anggota MRP PBD tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik dan tetap menjaga kepercayaan dari orang asli Papua (OAP) dengan baik selama menjalankan tugas sebagai Anggota MRP PBD,” pungkasnya. (Redaksi).