Sinkronisasi atau Jalan di Tempat? Wamendagri Soroti Arah Pembangunan Papua 2025–2029

Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi kepala daerah yang baru dilantik dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Langkah tersebut dinilai penting agar arah pembangunan di daerah dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Ia menjelaskan bahwa setiap kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah membawa visi dan misi pembangunan daerah. Visi dan misi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMD yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun masa jabatan kepala daerah.

“Iya, kegiatan Musrenbang hari ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk membicarakan RPJMD daerah 2025–2029. Visi dan misi gubernur hasil Pilkada kemudian disinkronkan dengan RPJMN nasional, sehingga kita bisa melihat apakah [kebijakan tersebut] sudah selaras atau belum,” ujar Ribka saat melakukan doorstop kepada awak media di sela kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Papua yang berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kamis (5/3/2026).

Wamendagri Ribka Haluk menyoroti pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di daerah dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Saya berharap kementerian dan lembaga terkait dapat hadir dalam musrenbang di daerah, khususnya pada musrenbang tingkat provinsi. Saya hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, namun masih ada kementerian/lembaga yang belum hadir. Kehadiran tersebut penting agar kementerian/lembaga dapat langsung memonitor serta melihat berbagai kendala di lapangan, sehingga bersama-sama kita dapat mengawal dan mendukung pembangunan di daerah,” tegasnya dalam sesi arahannya.

Lebih lanjut, Ribka menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang perlu segera diatasi, antara lain tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya kapasitas fiskal daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan transformasi dan percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.

“saya pesan kepada gubernur, wakil gubernur dan semua bupati untuk segera melakukan transformasi dalam beberapa [tantangan] ini, atau melakukan pertumbuhan perbaikan,” ujarnya.

Selain itu, Ribka juga menilai pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, ketiga sektor tersebut saling berkaitan dan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“jadi IPM-nya ini harus diperbaiki, dan dengan kontribusi dari masalah pendidikan, kesehatan, kalau pendidikannya sudah bagus, kesehatan sudah bagus, ekonominya sudah bagus, IPM-nya pasti akan lebih baik juga seperti itu,” jelasnya.

Menurut Ribka, Provinsi Papua memiliki peran penting sebagai parameter pembangunan bagi daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Oleh karena itu, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap harus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

“Provinsi Papua ini menjadi provinsi yang menjadi parameter, menjadi ukuran bagi daerah DOB yang lain. Dengan semua keterbatasan, dia (pemda) harus tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat,” tandasnya.