JAKARTA, 14 Oktober 2026 — Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Papua menunjukkan capaian positif. Sinergi Bank Indonesia (BI), pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai pemangku kepentingan mulai memperkuat ekosistem halal, memperluas akses pasar, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah.
Hingga 2026, sebanyak 100 produk pelaku usaha syariah di Papua telah mengantongi sertifikat halal. Di sisi lain, indeks literasi ekonomi syariah dan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) masyarakat Papua meningkat dari 4,8 menjadi 5,2 pada skala 1–6. Capaian ini menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Tanah Papua.
Perkembangan tersebut sejalan dengan semangat Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada 14–18 Oktober 2026. Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha halal Indonesia.
ISEF 2026 dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo pada 14 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur BI menegaskan bahwa capaian pengembangan ekonomi syariah merupakan fondasi untuk terus berkembang, bukan titik akhir. Karena itu, sinergi lintas sektor dan pemanfaatan transformasi digital perlu diperkuat agar ekonomi syariah mampu menjangkau pasar yang semakin luas.
Potensi pasar global turut menjadi peluang besar. Belanja masyarakat muslim dunia diproyeksikan mencapai USD3,56 triliun pada 2029. Sementara itu, rantai nilai halal Indonesia tumbuh sebesar 5,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.
Produk Unggulan Papua Tampil di ISEF 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua turut membawa potensi usaha dari Tanah Papua ke panggung ISEF 2026. Sejumlah pelaku usaha berpartisipasi dalam kategori UMKM Business-to-Consumer (B2C), yakni Kopi Kasuari Papua dan Najwa Abon Tuna. Sementara itu, kategori Halal Mart diwakili oleh Ruma dan Basyira Kukis.
Kehadiran produk-produk tersebut memperlihatkan potensi komoditas lokal Papua yang dapat dikembangkan menjadi produk halal bernilai tambah dan memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas. Kopi dan hasil perikanan menjadi contoh kekayaan sumber daya daerah yang dapat diolah melalui penguatan kualitas produk, sertifikasi halal, inovasi, serta pemasaran yang lebih modern.
Partisipasi ini juga membuka ruang bagi pelaku UMKM Papua untuk memperluas jejaring usaha, memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih beragam, dan menjajaki peluang pengembangan bisnis dalam ekosistem ekonomi syariah nasional.
Empat Provinsi Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Penguatan ekonomi syariah tidak hanya melibatkan pelaku usaha, tetapi juga pemerintah daerah dan lembaga pendukung. Dalam ISEF 2026, KPw BI Provinsi Papua bersama perwakilan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) DPW Papua dan Papua Selatan mengikuti Forum Silaturahim Pesantren serta Forum Bisnis Pesantren.
Selain itu, perwakilan Bappeda/Bapperida dari Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan turut terlibat dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pengembangan Ekonomi Syariah.
Keterlibatan empat provinsi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pengembangan ekonomi syariah antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk di Daerah Otonom Baru (DOB). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi program, memperluas peluang usaha, dan mendorong pemerataan manfaat ekonomi syariah di Tanah Papua.
Sebanyak 50 Juru Sembelih Halal Tersertifikasi
Penguatan ekosistem halal juga dilakukan dari sisi hulu, khususnya pada rantai pasok produk hewani. Sejak 2024, Bank Indonesia telah memfasilitasi sertifikasi bagi 50 Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Papua.
Jumlah tersebut terdiri atas dua orang pada 2024, sebanyak 22 orang pada 2025, dan 26 orang pada 2026. Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dua Rumah Potong Hewan (RPH) dan dua Rumah Potong Unggas (RPU) telah tersertifikasi halal. Sementara itu, dua rumah potong lainnya masih menjalani proses sertifikasi.
Langkah ini penting untuk mendukung ketersediaan produk hewani yang memenuhi ketentuan halal, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap rantai pasok pangan halal di Papua.
Literasi Ekonomi Syariah Menjangkau Beragam Kalangan
Sepanjang 2026, KPw BI Provinsi Papua telah melaksanakan enam kegiatan literasi ekonomi syariah yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pondok pesantren, UMKM, guru, influencer, pegiat kopi, tokoh agama, pemuda gereja, pelajar, hingga masyarakat umum.
Kegiatan tersebut mencakup Talkshow Literasi Eksyar SHAFAR pada 20 Februari, Training of Trainers (ToT) Duta CBP pada 24 April, serta talkshow ekonomi syariah bersama Pdt. Steve Marcel dan Habib Jafar dalam Festival Cenderawasih 2026 pada 12 Mei.
Program lainnya meliputi Tiba-Tiba Cupping Road to FESKOP pada 11 Juli, BI Mengajar di MA DDI Entrop pada 17 Juli, serta BI Mengajar di SMA Hikmah Yapis pada 21 Juli 2026.
Untuk memperluas jangkauan edukasi, BI juga menggunakan pendekatan interaktif melalui permainan edukatif Kahoot dan dialog keberagaman bersama pemuka agama lintas iman. Pendampingan turut diberikan kepada UMKM dalam ekosistem Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA).
Pendekatan ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah dapat melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang melalui prinsip inklusivitas, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan literasi keuangan.
Pesantren dan UMKM Didorong Menjadi Penggerak Ekonomi
Berbagai capaian tersebut turut didukung pengembangan UMKM dan pondok pesantren dalam ekosistem halal value chain atau rantai nilai halal. Upaya yang dilakukan mencakup penyusunan basis data ekosistem halal Papua, pembentukan tiga usaha pangan halal unggulan pondok pesantren, penguatan literasi, serta asistensi sertifikasi halal.
Pengembangan ekosistem ini diarahkan untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, pasar produk halal, dan jaringan bisnis ekonomi syariah. Dengan dukungan pendampingan yang berkelanjutan, UMKM dan pondok pesantren berpeluang mengambil peran lebih besar dalam menciptakan aktivitas ekonomi produktif di daerah.
KPw BI Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, HEBITREN, pondok pesantren, pelaku UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Melalui semangat Sinergi Merah Putih, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh mitra berkomitmen melanjutkan penguatan ekosistem halal, memperluas akses pasar dan pembiayaan syariah, serta meningkatkan literasi masyarakat hingga ke berbagai penjuru Tanah Papua.
Capaian sertifikasi produk halal, peningkatan indeks literasi, dan keterlibatan pelaku usaha Papua dalam ajang nasional menjadi modal penting untuk melanjutkan pengembangan ekonomi syariah. Ke depan, kolaborasi yang konsisten diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang usaha, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
