Sekda Elai Giban Tekankan Disiplin ASN dan Penertiban Aset dalam Apel Pagi Pemprov Papua Pegunungan

WAMENA, 19 Oktober 2026 – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, S.E., M.M., memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Senin (19/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan disiplin dan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, penertiban aset daerah, serta persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Elai Giban mengapresiasi ASN yang hadir mengikuti apel pagi, tetapi mengingatkan bahwa tingkat kehadiran pegawai masih belum memenuhi harapan pimpinan. Dari sekitar 1.150 ASN yang diharapkan hadir, jumlah kehadiran masih berkisar 700 orang.

Ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kedisiplinan staf di masing-masing unit kerja. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan, kata dia, seharusnya menjadi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang hadir pada pagi hari ini. Namun, kita berharap tingkat kehadiran dapat meningkat karena jumlah yang hadir masih belum sesuai dengan harapan pimpinan,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pemutakhiran data kepegawaian, termasuk data pegawai yang telah pensiun maupun meninggal dunia, sehingga administrasi kepegawaian tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekda menyampaikan bahwa hasil evaluasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 telah selesai dan selanjutnya akan diteruskan kepada DPR Papua Pegunungan untuk tahapan pembahasan berikutnya.

Mengingat waktu pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun semakin terbatas, seluruh pimpinan OPD diminta mempercepat penyelesaian program, kegiatan, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan. Ia mengingatkan bahwa kegiatan tahun anggaran 2026 harus diselesaikan sesuai jadwal, dengan batas waktu pelaksanaan yang diarahkan hingga 15 Desember 2026.

“Jangan sampai pada akhir tahun terjadi penumpukan pekerjaan dan pertanggungjawaban. Karena itu, setiap pimpinan OPD harus mempersiapkan seluruh dokumen administrasi sejak sekarang agar tidak menghambat proses pemeriksaan pada awal tahun 2027,” tegasnya.

Dalam pengelolaan aset daerah, Elai Giban mengungkapkan bahwa laporan aset yang diterima pemerintah provinsi hingga saat ini baru berasal dari empat OPD. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyampaikan laporan secara lengkap.

Laporan tersebut tidak hanya mencakup barang hasil pengadaan terbaru, tetapi juga aset fisik, kendaraan, dan berbagai aset pemerintah provinsi yang telah diserahkan kepada delapan kabupaten di Papua Pegunungan.

Ia menegaskan bahwa setiap penyerahan aset harus dilengkapi dokumen administrasi, termasuk berita acara serah terima. Selain itu, aset pemerintah provinsi yang masih dikuasai pegawai yang telah berpindah tugas ke kabupaten maupun yang sudah memasuki masa pensiun harus segera ditertibkan dan dikembalikan sesuai ketentuan.

“Kita sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini. Jika aset sudah diserahkan, segera lengkapi laporan dan berita acara penyerahannya. Aset yang masih dikuasai pegawai yang telah pensiun juga harus segera dikembalikan agar pengelolaannya tertib dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Ia meminta pimpinan OPD menindaklanjuti persoalan tersebut secara serius agar pengelolaan barang milik daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

Terkait perencanaan anggaran tahun 2027, Sekda menjelaskan bahwa setelah finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pemerintah provinsi akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027 sesuai jadwal yang ditetapkan.

Ia menyampaikan bahwa mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) akan diperbaiki. Jika sebelumnya OPD menyusun kebutuhan masing-masing berdasarkan pagu anggaran yang diberikan, ke depan pembahasan akan dilakukan secara terjadwal bersama tim anggaran pemerintah daerah.

Melalui mekanisme tersebut, pimpinan OPD dan pejabat terkait akan membahas kebutuhan program dan kegiatan secara bersama-sama agar usulan anggaran lebih terperinci, realistis, serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, pengalaman dalam penyusunan anggaran sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi. Setiap OPD perlu menghitung kebutuhan secara cermat, termasuk kebutuhan belanja selama satu tahun anggaran, agar tidak terjadi kekurangan anggaran saat program berjalan.

“Kita akan mengubah pola penyusunan RKA. Kebutuhan masing-masing OPD akan dibahas bersama secara terjadwal supaya anggaran yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan dan realistis. Jangan mengajukan usulan secara umum tanpa rincian yang jelas,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa APBD Perubahan tidak secara otomatis menyediakan tambahan anggaran baru. Setiap perubahan harus memperhatikan kondisi pendapatan daerah dan ketentuan penganggaran yang berlaku.

Karena itu, seluruh OPD diminta segera menyiapkan usulan program dan kegiatan secara profesional sebagai bagian dari persiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menutup penyampaiannya, Elai Giban mengimbau seluruh pimpinan OPD menghadiri agenda pelantikan anggota DPR Papua Pegunungan yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama.

Ia menegaskan bahwa kehadiran pimpinan perangkat daerah dalam agenda resmi DPR merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjaga koordinasi dan hubungan kerja antarlembaga.

Ia juga mengingatkan agar kehadiran OPD dalam kegiatan resmi dan persidangan DPR lebih maksimal sehingga koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan dengan baik.

Melalui apel pagi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh ASN dan pimpinan OPD semakin meningkatkan disiplin, mempercepat penyelesaian administrasi keuangan, menertibkan aset daerah, serta mempersiapkan perencanaan anggaran secara terukur demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua Pegunungan.