Ribka Haluk: PSU Papua Harus Jadi Contoh Pelaksanaan Demokrasi yang Baik

Jakarta- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan atensi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berserta jajarannya untuk mensukseskan jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua yang akan dilaksanakan pada pada tanggal 6 Agustus mendatang.

“Satu-satunya provinsi yang belum sukses pilkadanya Papua, sehingga ini betul-betul menjadi atensi kami, sehingga laksananya bisa berjalan dengan baik,” kata Ribka saat memimpin Rapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua. Acara ini berlangsung secara virtual dari Gedung Pusat Kemendagri Jakarta, Selasa (22/4/205).

Selain arahan mensukseskan PSU, Ribka juga akan melakukan review ulang terhadap usulan anggaran PSU yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cendrawasih dan Sekda Pemprov Papua. Dirinya menegaskan, tidak semua usulan anggaran akan disetujui, pasalnya saat ini pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran.

“Kami harap tidak pembiayanya tidak membengkak, jadi mohon maaf sekali nanti kami akan rasionalisasi, kita akan bicarakan bersama kira-kira nominalnya berapa yang real yang akan dibutuhkan oleh pihak Polda dan juga Pangdam,” tegasnya.

Tidak hanya masalah anggaran, Ribka juga optimistis pelaksanaan PSU di Papua akan berlangsung aman. Sebab, masyarakat Papua sudah memiliki wawasan dan edukasi yang luas tentang politik. Sehingga, ini akan jadi modal dasar yang dapat dimanfaatkan agar semua pelaksanaan PSU berjalan kondusif.

Di sisi lain, untuk dapat meminimalisir terjadinya konflik. Ribka juga mengimbau, kepada Pemprov Papua untuk merangkul semua pihak terutama tokoh-tokoh Adat.

“Jadi, untuk masalah keamanan bukan hanya terletak pada Polda atau apa namanya Pangdam, tapi kita gerakan juga para tokoh adat, kemudian tokoh gereja dan seterusnya sehingga potensi dari konflik ini diminimalisir,” ujarnya.

Selanjutnya, Ribka juga menyampaikan, arahan Presiden Prabowo Subianto terkait tentang penggunaan dana PSU. Dirinya menjelaskan, semua pembiayaan PSU harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Sebab Presiden, lanjut Ribka telah menginstruksikan agar dana lebih harus dikhususkan untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

“Betul-betul Pak Presiden mengharapkan ada dana-dana yang dikhususkan untuk program-program yang lebih penting dalam hal ini di bidang pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.