Wamena, 06 November 2025 – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Provinsi Papua Pegunungan menggelar kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Tahun 2025, Kamis (6/11/2025). Acara berlangsung di Hotel Grand Sartika, Wamena, dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Sosial RI, pengelola panti sosial anak, serta kepala dinas sosial dari delapan kabupaten se-Papua Pegunungan.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Aron Wanimbo S.E., M.Si., Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, MBA menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pemerintah pusat memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memelihara dan melindungi anak-anak terlantar dan fakir miskin.
“Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen penuh melaksanakan amanat tersebut,” tegas Aron Wanimbo.
Pemprov Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten terus berkolaborasi melalui panti sosial asuhan anak (PSAA) untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang membutuhkan.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial DinsosP3A Papua Pegunungan, Ronald Yikwa, S.Sos., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan dan program antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola panti sosial. Rakor ini juga menjadi wadah untuk merancang program perlindungan sosial yang tepat dan terukur dalam menangani kemiskinan dan anak terlantar.
“Koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial dasar dan memperkuat jejaring kerja,” ujar Ronald.
Dengan mengusung tema Memperkuat Sinergi dan Komitmen dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Menuju Indonesia Peduli dan Inklusif, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas petugas dan pengelola panti serta merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas layanan sosial.
Salah satu peserta Rakor, Yakobus Wuka, yang juga merupakan pengelola panti anak, menyampaikan apresiasi atas langkah konkret Pemprov Papua Pegunungan dalam pelayanan dan pembinaan anak-anak terlantar.
“Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus tumbuh secara wajar, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Pemerintah perlu terus hadir melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar panti,” ungkap Yakobus.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
