Rakor Menkopolhukam: Wabup Lanny Jaya Dorong Penanganan Humanis dan Tuntas Paska Konfli di Jayawijaya

Jakarta, 11 Agustus 2026 — Wakil Bupati Lanny Jaya, Fredi Ginia Tabuni, ST (FTG), mewakili Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd, menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dan diikuti 16 Kementerian terkait.

Rakor ini membahas percepatan penanganan pasca konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta kementerian terkait.

Felix Wanggai: Kehadiran Kepala Daerah Jadi Bukti Komitmen

Ketua Komite Eksekutif Otsus Papua, Felix Wanggai, menilai kehadiran Bupati Jayawijaya dan Wakil Bupati Lanny Jaya dalam rapat bersama Menkopolhukam merupakan langkah penting. “Ini bukan sekadar rapat koordinasi biasa. Kehadiran langsung para kepala daerah menunjukkan komitmen nyata untuk menyampaikan persoalan di Jayawijaya kepada pemerintah pusat. Mereka hadir sebagai tokoh inspirasi yang membawa suara masyarakat, agar penanganan pasca konflik tidak hanya administratif tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan korban,” ujarnya.

Felix menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat. “Kita berharap semua kementerian terkait dapat menindaklanjuti usulan yang disampaikan, sehingga pemulihan sosial berjalan cepat dan masyarakat kembali merasakan kedamaian,” tegasnya.

Bupati Jayawijaya: Fokus pada Pemulihan Korban Jiwa dan Material

Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, S.H., M.H., menegaskan bahwa konflik sosial yang terjadi pada Mei lalu telah ditangani dari sisi korban jiwa. Namun, kerugian material masih menjadi pekerjaan besar. “Kerugian manusia sudah kita tangani bersama, tetapi kerugian material sangat besar. Ada sekitar 300 rumah yang terbakar dan itu sudah kita ajukan dalam rapat koordinasi dengan Menkopolhukam dan kementerian terkait. Kami ingin agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal segera mendapat perhatian dan solusi nyata,” jelasnya.

Atenius menekankan bahwa penanganan pasca konflik tidak boleh setengah-setengah. “Kita harus memastikan masyarakat yang terdampak benar-benar pulih, baik secara sosial maupun ekonomi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Wabup Lanny Jaya FGT: Penanganan Harus Tuntas dan Humanis

Wakil Bupati Lanny Jaya, Fredi Ginia Tabuni, ST, mengatakan dirinya hadir bukan saja sebagai kepala daerah juga sebagai anak adat dan kepala suku dari wilayah yang berkonflik di Kabupaten Jayawijaya dan dirinya mengapresiasi Menkopolhukam karena sudah menginisiasi pertemuan tersebut bersama Kementerian terkait untuk penanganan paska konflik di Kabupaten Lanny Jaya.

Ia mengatakan bahwa kabupaten Jayawijaya sebagai ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan sehingga yang tinggal disana ada dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan sehingga semua menjadi korban dengan adanya peristiwa konflik social tersebut.

Ia mengatakan paska dilakukannya perdamaian memang kondisi aman namun menurutnya bantuan-bantuan hendaknya terus disalurkan karena masih ada yang mengungsi. Ia mengaku akan menyampaikan kepada Masyarakat di Papua Pegunungan yang menjadi kobran bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius untuk menanganan kepada korban yang masih mengungsi paska konflik tersebut.

“Penanganan tidak boleh parsial. Apa yang kita usulkan kepada Menkopolhukam dan kementerian terkait harus diwujudkan agar ada kepuasan bagi masyarakat korban konflik. Mereka berhak mendapatkan keadilan dan kepastian bahwa negara hadir untuk melindungi,” tegasnya.

Fredi juga menyampaikan pesan persaudaraan antar masyarakat Papua. “Saya ingin mengingatkan bahwa kita semua bersaudara. Jangan ada lagi konflik sosial di masa depan. Mari kita saling menjaga, saling menyayangi, dan membangun Papua Pegunungan dengan damai,” ujarnya penuh harapan.

Momentum Sinergi Pusat dan Daerah

Rakor bersama Menkopolhukam ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya komitmen dari para kepala daerah serta dukungan kementerian terkait, diharapkan penanganan pasca konflik sosial di Jayawijaya dapat berjalan cepat, terukur, dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak.