Puncak Jaya Perkuat Pengawasan Pemerintahan: Inspektorat Gelar Zoom Meeting Program MCSP

Mulia, 13 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menggelar Zoom Meeting sebagai bagian dari Program Monitoring Controlling Surveillance and Prevention (MCSP) guna meningkatkan transparansi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Kegiatan yang berlangsung pada hari ini,Turut hadir dalam kegiatan Zoom Meeting Pada hari ini Plh Sekda Puncak Jaya,Botten Tandipada, ST ., M.AP Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya, Plt Inspektorat Risa Siswojo, S.IP.,M.AP ,Kepala BPKAD Kabupaten Puncak Jaya, Plt Maris Y. Sattu, S.Sos., MM, Kepala Dinas PTSP Kabupaten Puncak Jaya, Yusuf Talebong, S.Sos., M.AP Plh.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya, Abraham Tandilolo, SE , Plh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Amrullah Tika,S.IPem.,M.AP Sekretaris Dinkes Kabupaten Puncak Jaya, Sabri,SKM.,M.Kes, Kabag Ortal Kabupaten

Dalam wawancara singkat, Plt  Kepala Inspektorat Risa Siswojo mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Puncak Jaya dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. Meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jaringan internet dan sumber daya manusia, pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi seluruh publikasi dokumen dalam delapan area intervensi MCSP, termasuk penganggaran, perencanaan, pelayanan publik, dan manajemen ASN.

Siswojo menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus terus diperkuat melalui sinergi antarlembaga dan dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berharap KPK dapat memberikan bimbingan serta dorongan bagi daerah dalam mempercepat proses pengunggahan dokumen agar mekanisme pengawasan berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menegaskan bahwa program MCSP ini akan menjadi landasan bagi peningkatan transparansi serta komitmen daerah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kenaikan progres pencapaian MCSP serta memperkuat komitmen OPD terkait dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Program ini menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pemerintahan yang lebih profesional dan memastikan bahwa seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan aturan demi kepentingan masyarakat dan masa depan daerah