NDUGA — Pemerintah Kabupaten Nduga melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata menyayangkan terjadinya penutupan sejumlah sekolah dan pembubaran siswa pada Senin, 10 Agustus 2026, yang dilakukan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan dinas teknis maupun Pemerintah Kabupaten Nduga.
Penutupan tersebut dilaporkan terjadi mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA/SMK, saat para siswa telah datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga, Otomi Gwijangge, S.Hut., M.PWK, mengatakan bahwa pemerintah daerah memahami adanya aspirasi dan persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan guru, termasuk pembayaran insentif. Namun, setiap persoalan pemerintahan seharusnya disampaikan melalui mekanisme koordinasi agar dapat dicari jalan keluar bersama.
“Kami memahami bahwa guru juga memiliki kebutuhan dan hak yang harus diperhatikan. Tetapi kalau ada persoalan, sebaiknya disampaikan dan dikoordinasikan dengan dinas. Jangan sampai persoalan tersebut kemudian berdampak pada anak-anak yang datang ke sekolah untuk belajar,” ujar Otomi
Ia menjelaskan, terkait pembayaran insentif guru, insentif triwulan pertama telah dibayarkan, sementara proses pembayaran triwulan kedua masih dalam tahap penyelesaian administrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan mekanisme SP2D secara daring.
Menurutnya, proses tersebut telah berjalan dan penyelesaiannya sedang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme administrasi dan keuangan yang berlaku.
“Proses pembayaran bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan guru. Ada mekanisme administrasi yang harus dilalui. Karena itu, apabila terdapat kendala, mari kita komunikasikan bersama agar dapat diketahui persoalannya dan segera dicarikan solusi,” jelasnya.
Otomi menegaskan bahwa Dinas Pendidikan merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan, sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan sekolah, guru dan proses pembelajaran perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan dinas.
Ia juga mengingatkan bahwa guru memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat karena bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi contoh bagi peserta didik dalam hal sikap, kedisiplinan, tanggung jawab dan penyelesaian masalah.
“Kita harus sama-sama menjaga marwah pendidikan. Guru adalah pendidik dan menjadi contoh bagi anak-anak. Karena itu, setiap persoalan hendaknya diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi, bukan dengan tindakan yang menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar,” katanya.
Pemerintah daerah juga meminta agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurut Otomi, perbedaan pendapat maupun persoalan kesejahteraan tidak boleh mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.
“Cukup kejadian hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ke depan, jangan sampai ada lagi sekolah yang ditutup atau siswa dibubarkan tanpa koordinasi dengan dinas dan pemerintah daerah. Kalau ada persoalan, mari kita duduk bersama, membicarakannya secara terbuka dan mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Nduga tetap berkomitmen memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses pendidikan berjalan secara baik.
“Pemerintah membutuhkan guru, guru membutuhkan pemerintah, dan yang paling utama adalah anak-anak membutuhkan pendidikan. Karena itu, kita semua harus menempatkan kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak sebagai prioritas,” pungkas Otomi Gwijangge.
Pemerintah Kabupaten Nduga berharap seluruh tenaga pendidik, kepala sekolah, dinas teknis dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara bersama, tanpa mengganggu proses belajar mengajar dan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
Sumber Berita: Pemkab Nduga
