MIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berkomitmen dalam menangani angka kemiskinan ekstrem di wilayah Papua Tengah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% pada tahun 2024.
Penjabat Gubernur Papua Tengah. Dr. Ribka Haluk S.Sos.,M.M mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan upaya keras dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kemenko PMK dalam menangani kemiskinan ekstrem.
“Hari ini saya langsung menyerahkan bantuan tunai ini kepada masyarakat Mimika. Ini bukan hanya Mimika saja, namun seluruh masyarakat Papua di 8 kabupaten yang ada di provinsi Papua Tengah. Ini juga adalah upaya kami dan pemerintah pusat dalam menangani angka kemiskinan ekstrem,” ungkapnya saat menyerahkan secara simbolis bantuan tunai kepada masyarakat di Kantor Pos Mimika, Rabu (18/09/2024).
Menurutnya, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, program ini diimplementasikan untuk orang asli Papua dengan penyaluran bantuan berupa uang tunai dengan jumlah 1 Juta Rupiah per kepala keluarga (KK) selama 6 bulan.
“Bantuan tunai ini kami berikan sebesar 6 juta rupiah untuk 6 bulan dengan perbulannya untuk setiap kepala keluarga mendapatkan 1 juta rupiah. Mimika sendiri ada 1000 KK yang mendapatkan dan ini masih terus kami data agar semua masyarakat Papua di Mimika bisa mendapatkannya langsung melalui Kantor Pos Indonesia,” jelasnya.
Dari alokasi sebanyak 7.942 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran 47 Miliar lebih, saat ini sebanyak 5.574 KK di Provinsi Papua Tengah telah menerima bantuan tunai penanggulangan kemiskinan ekstrem yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia Kantor Indonesia.
“Saat ini alokasi yang telah direalisasikan adalah sebanyak 5.574 Penerima Manfaat dengan total anggaran sebanyak 34 Miliar lebih dari alokasi sebanyak 7.942 Penerima Manfaat dengan total anggaran 47 Miliar lebih yang kami sediakan. Semua penerima adalah orang asli Papua,” ujar Plt Dinsos PPA Papua Tengah, Semi Gobay S.Sos, pada Jumat (13/09/2024).
Menurut Semi Gobay, masih terdapat sebanyak 2.188 KPM yang belum menerima penyaluran bantuan tunai penanggulangan kemiskinan ekstrem lantaran adanya perubahan data penerima.
“Masih ada total 2 ribu lebih yang belum menerima karena adanya perubahan data penerima, itu semua untuk sebagian dari kabupaten Mimika dan kabupaten Puncak Jaya,” ungkapnya.
Meski demikian, dirinya mengaku pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kedua kabupaten tersebut, guna semua tersalurnya bantuan sesuai dengan arahan Penjabat Gubernur Papua Tengah.
“Ya saat ini kami terus melakukan koordinasi terkait proses perubahan data di dua kabupaten itu, ini juga sesuai dengan arahan Ibu Ribka Haluk selaku Penjabat Gubernur Papua Tengah,” jelasnya.
Sementara itu, Eksekutif Manajer Kantor Pos Nabire M. Ristyo Adinugroho mengatakan, pihaknya dipercaya oleh Dinsos PPA Papua Tengah sebagai penyalur bantuan dana penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk 8 kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua Tengah.
“Kami sebagai kantor Pos Indonesia dipercayakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah sebagai pihak penyalur,” katanya.
Ristyo mengaku, pihaknya telah berhasil menyalurkan bantuan dana kemiskinan ekstrem untuk 6 kabupaten dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah.
“Sampai dengan saat ini, 6 kabupaten dari 8 kabupaten se-provinsi Papua Tengah telah kami salurkan, untuk kabupaten Mimika saat ini masih dalam proses dan tersisa hanya kabupaten Puncak Jaya. Sementara untuk kabupaten Nabire saat ini masih dalam proses penyaluran dan” ungkapnya.
Adapun hal istimewa yang terdapat dari penyaluran dana bantuan penanganan kemiskinan ekstrem kali ini. Ristyo menjelaskan, pihaknya dan Dinsos PPA Papua Tengah menyalurkan bantuan tersebut secara kearifan lokal.
“Kami bekerjasama dengan Dinsos PPA Papua Tengah menyalurkan bantuan ini pada penerima manfaat di 6 kabupaten tadi secara kearifan lokal, yang mana juga atas permintaan masyarakat setempat. Penyaluran itu dihadiri oleh Bupati setempat, Fokopimda, tokoh Adat dan tokoh Agama,” pungkasnya. (*)
