Pengumuman Resmi: Hasil Seleksi Calon Anggota DPR Papua Pegunungan Jalur Pengangkatan

WAMENA – Panitia Seleksi (Pansel) Provinsi Papua Pegunungan secara resmi mengumumkan hasil seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan (DPRP) dengan mekanisme pengangkatan untuk masa jabatan tahun 2024–2029. Pengumuman tersebut didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 23/PANSEL-DPRP-PP/II/2025 dan telah dirilis melalui Pengumuman Nomor: 24/PANSEL-DPRP-PP/II/2025.

Sebelas nama terpilih sebagai calon tetap anggota DPR Papua Pegunungan dari berbagai daerah pengangkatan di provinsi tersebut adalah:

1. Kabupaten Jayawijaya :
– Paskalis Kossi
– Saul Esarue Elokpere

2. Kabupaten Pegunungan Bintang :
– Yulita Gebze

3. Kabupaten Yahukimo :
– Kalu Keroman
– Yonet Silak

4. Kabupaten Tolikara :
– Wati Martha Kogoya

5. Kabupaten Memberamo Tengah :
– Uria Yikwa

6. Kabupaten Yalimo :
– Arauna Nekwek

7. Kabupaten Lanny Jaya :
– Briyur Wenda
– Abisai Kogoya

8. Kabupaten Nduga :
– Yakoba Y. Lokbere

Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. Nomensen S.T. Mambraku, Drs., menyampaikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan teliti dan transparan demi memastikan keterwakilan dari setiap daerah pengangkatan. “Kami berharap para calon terpilih dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Prof. Mambraku.

Ia menambahkan hasil ini telah melalui proses evaluasi profesioanl dan mendalam serta sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Panitia Seleksi yang juga terdiri dari Sekretaris Andrianus Huby, S.STP., M.T., dan anggota lainnya, Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si , Dr. Melyana Ratana Pugu, S.IP, M.Si , Hantor Matuan, S.IP , Apris Risman Ligua, S.H dan Yohanes Kakyarmabin, S.IP, M.AP

Dengan diumumkannya hasil seleksi ini, para calon terpilih diharapkan dapat menjadi representasi masyarakat Papua Pegunungan dalam mewujudkan aspirasi dan kemajuan di berbagai sektor selama masa jabatan 2024–2029. Informasi ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan masyarakat dan tanggung jawab lembaga legislatif.