Pencegahan Korupsi Sejak Dini, Papua Pegunungan Tunjukkan Perkembangan Positif

WAMENA, 20 Agustus 2026. Upaya memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan perkembangan positif. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tercatat mencapai 48 persen, yang disebut menjadi capaian tertinggi di wilayah Papua Pegunungan.

Hal tersebut disampaikan Inspektur Papua Pegunungan, Yakobus Way, S.E., M.Si.,CGCAE saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Yakobus mengatakan capaian tersebut merupakan salah satu indikator yang menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan, capaian MCP tidak boleh hanya dilihat sebagai angka, tetapi harus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

“Di sisi pencegahan korupsi melalui MCP, kita mencapai 48 persen dan ini yang tertinggi di Papua Pegunungan,” kata Yakobus.

Menurutnya, MCP menjadi instrumen penting untuk melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan, sekaligus mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi melalui sejumlah area strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa area yang menjadi perhatian antara lain perencanaan dan penganggaran, manajemen aset, pengawasan APIP, optimalisasi pajak daerah, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Yakobus menjelaskan, capaian tersebut mengalami perkembangan dibandingkan posisi Papua Pegunungan sebelumnya yang berada di peringkat ketiga atau keempat. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperkuat sistem pencegahan, bukan menjadi alasan untuk berpuas diri.

“Ini kita bicara data, bukan statement. Data-data ini menunjukkan keberhasilan di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.

Yakobus juga mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mempertahankan capaian tersebut. Menurutnya, mempertahankan prestasi yang telah dicapai jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya.

Karena itu, ia meminta OPD tidak hanya berfokus pada penyelesaian temuan pemeriksaan, tetapi mulai membangun pola kerja yang mengutamakan mitigasi risiko dan pencegahan sejak awal.

“Komitmen kita ke depan bukan hanya mengejar temuan, tetapi bagaimana kita memitigasi dan melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.

Yakobus menambahkan, pengendalian internal tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Inspektorat. Setiap OPD memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Inspektorat, kata dia, memang menjadi leading sector dalam pengawasan, namun pengendalian harus dimulai dari masing-masing OPD, terutama dari para pimpinan yang harus menjadi teladan bagi seluruh staf.

Ia berharap capaian MCP 48 persen dapat terus ditingkatkan sehingga sistem pencegahan korupsi di Papua Pegunungan semakin kuat dan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Jangan hanya mengejar temuan. Mari kita bangun pencegahan sejak dini dan mempertahankan apa yang sudah kita raih,” pungkas Yakobus.