Pemprov Papua Pegunungan Gelar Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Wamena, 21 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi pengurus barang, penyimpan barang, bendahara, dan aparatur pengelola aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Dr. Isak Yando, S.E., M.Si., mewakili Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., di Wamena, Selasa (21/7).

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kegiatan tersebut dihadiri para Staf Ahli Gubernur, kepala bidang, narasumber, serta peserta yang terdiri atas bendahara, pengurus barang, penyimpan barang, dan pengelola aset dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Dr. Isak Yando menyampaikan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu indikator utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut Gubernur, penatausahaan aset yang dilakukan secara sistematis merupakan fondasi dalam membangun pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, setiap aset daerah harus tercatat dengan baik, dikelola secara profesional, dipelihara secara berkelanjutan, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Seluruh proses mulai dari pencatatan, inventarisasi, pelaporan hingga pemeliharaan aset harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Dr. Isak Yando.

Ia juga menyampaikan pesan Gubernur agar tidak ada lagi aset milik daerah yang tidak terdokumentasi, terbengkalai, maupun hilang akibat lemahnya administrasi. Setiap aparatur yang diberikan tanggung jawab mengelola Barang Milik Daerah diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pengurus dan penyimpan barang merupakan ujung tombak pengelolaan aset pemerintah. Oleh sebab itu, mereka dituntut mampu memastikan seluruh aset daerah dikelola berdasarkan prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sehingga memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Selain menerima materi teknis dari narasumber, peserta juga didorong aktif berdiskusi serta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penatausahaan Barang Milik Daerah. Melalui forum ini diharapkan lahir berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset di setiap perangkat daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi. Pengelolaan aset yang tertib akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah sekaligus mendukung upaya mempertahankan bahkan meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mengakhiri sambutan Gubernur, Dr. Isak Yando mengajak seluruh peserta untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga tercipta sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan Papua Pegunungan yang berkelanjutan.