Pemprov Papua Bahas Pembenahan Layanan RSUD Yowari Bersama Wamen

JAYAPURA, – Pemerintah Provinsi Papua mengikuti rapat secara daring dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan, dalam rangka membahas pembenahan layanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, Kabupaten Jayapura.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan pembahasan tidak hanya fokus pada RS Yowari saja, tetapi juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan rumah sakit pemerintah di seluruh Papua.

“Di dalamnya juga secara global kita bicara semua pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit-rumah sakit pemerintah di Provinsi Papua,” kata Fakhiri di Kota Jayapura, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, usai kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk beberapa waktu lalu, pihaknya langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RS Yowari bersama Bupati Jayapura. Dari hasil sidak tersebut, ditemukan kondisi yang serupa dengan laporan sebelumnya, yakni penumpukan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Kami menemukan hampir sama persis dengan yang disampaikan Ibu Menteri, terkait numpuknya pasien di IGD dan bercampurnya pasien penyakit biasa dengan penyakit menular,” katanya.

Sebagai langkah cepat, Pemprov Papua langsung melakukan distribusi pasien ke rumah sakit lain yang masih memiliki kapasitas tempat tidur.

“Kami telah mengambil langkah untuk segera merujuk pasien ke rumah sakit lain yang masih kosong tempat tidurnya, supaya tidak terjadi penumpukan lagi di IGD RS Yowari,” jelasnya.

Fakhiri menekankan pentingnya sistem rujukan yang terintegrasi antar rumah sakit, seperti RS Abepura dan RS Dok II Jayapura, agar penanganan pasien lebih optimal.
Selain itu, Pemprov Papua juga mendorong penerapan layanan satu atap di setiap rumah sakit pemerintah.

“Layani dulu, baru nanti kami urus. Jadi masyarakat tidak lagi terombang-ambing. Di dalamnya ada layanan BPJS, Dukcapil, dan Dinas Sosial,” ujarnya.

Menurutnya, sistem ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sekaligus mengurus administrasi secara bersamaan.

Di sisi lain, Pemprov Papua juga berencana membangun rumah susun (rusun) bagi tenaga medis dan keluarga pasien guna mengurangi kepadatan di area rumah sakit, terutama IGD.

Tak hanya itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian. Fakhiri menegaskan pentingnya perlindungan bagi tenaga medis dari potensi intimidasi.

“Tenaga medis harus merasa aman. Jangan ada intimidasi atau tindakan kasar dari keluarga pasien,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihak kepolisian telah mulai melakukan pengamanan di RSUD Yowari dan diharapkan langkah serupa dapat diterapkan di rumah sakit lain.

Fakhiri berharap kolaborasi lintas daerah dan instansi ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Papua.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaiki layanan kesehatan di masing-masing rumah sakit kita,” katanya. (*)