Pemkab Nduga Minta Kemendagri Tinjau Ulang Peta Wilayah yang Dianggap Menyimpang

JAKARTA, Selasa 2 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Nduga menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keutuhan wilayah administratif dengan mendatangi langsung Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk meminta klarifikasi atas batas wilayah Kabupaten Nduga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi geografis dan sejarah lokal.

Rombongan dipimpin Bupati Nduga Dinard Kelnea S.Sos yang diwakili oleh Wakil Bupati Nduga, Yoas Beon, didampingi Anggota DPR RI Paulus Ubruangge, Asisten I Djoni Karel Rumpaidus, sejumlah pejabat OPD, serta tokoh masyarakat dan mantan Bupati antar waktu, Wentius Nimiangge.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, rombongan diterima oleh Kasubid Batas Daerah, Teguh Subarto.

Dugaan Manipulasi Peta Wilayah

Wakil Bupati Yoas Beon menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Ia menyampaikan adanya dugaan manipulasi dalam proses penandatanganan pengesahan batas wilayah yang tidak mencerminkan realitas topografi dan sejarah geografis Nduga.

“Kami datang untuk memastikan dan mengecek data. Usulan batas wilayah Nduga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Beberapa kabupaten tetangga mengklaim wilayah yang secara historis dan adat adalah milik Nduga,” tegas Yoas.

Suara dari Mantan Pemimpin

Wentius Nimiangge, yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati dan Bupati antar waktu, turut menyuarakan keprihatinannya. Ia menyatakan bahwa batas-batas wilayah yang pernah disepakati bersama kepala daerah lain kini tidak tercermin dalam peta resmi.

“Saya sudah buat garis batas wilayah Nduga berdasarkan adat dan budaya. Tapi kenyataannya, peta yang dikeluarkan sekarang berbeda. Saya curiga ada permainan di dalam. Kami minta dikembalikan ke batas yang sudah kami usulkan,” ujar Wentius.

Kemendagri Akan Tindak Lanjut

Menanggapi hal tersebut, Teguh Subarto menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan persoalan ini ke Dirjen dan Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti secara serius.

“Kami akan cari solusi bersama agar tidak menjadi konflik berkepanjangan,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Nduga untuk menjaga integritas wilayah dan memastikan keadilan administratif bagi masyarakatnya.