Pemerintah Pusat Pastikan Percepatan Pembangunan Kantor Pemerintahan di Papuan

Wamena, 6 Maret 2026 — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumawati meninjau langsung progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan yang berlokasi di Gunung Susu, Wamena, Jumat (6/3).

Peninjauan tersebut turut didampingi oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beserta jajaran pemerintah daerah. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan berbagai dokumen dan tahapan pembangunan KIPP sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.

Usai melakukan peninjauan lapangan, Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri PU bersama rombongan melanjutkan agenda dengan rapat koordinasi di Hotel Baliem Pilamo. Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan guna membahas progres pembangunan KIPP secara lebih rinci.

Dalam arahannya, Wakil Menteri PU Diana Kusumawati menyampaikan bahwa pemerintah pusat secara khusus datang ke Wamena untuk memastikan percepatan pembangunan fasilitas pemerintahan di provinsi baru tersebut.

“Hari ini kami sengaja datang ke Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan salah satu dari empat daerah otonomi baru di Pulau Papua. Untuk pembangunan kantor gubernur, kantor DPRD dan MRP memang sedikit mengalami keterlambatan karena adanya perpindahan lokasi, namun semuanya tetap kami proses. Karena ketika lokasi berubah, maka perencanaan, desain, dan berbagai dokumen teknis juga harus disesuaikan kembali,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sedang melengkapi berbagai persyaratan teknis pembangunan.

“Kami sedang menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, mulai dari DID, gambar perencanaan, master plan hingga AMDAL yang masih berproses. Karena pembangunan ini tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun, maka akan dilakukan dengan skema multi years. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, kita akan melaksanakan proses lelang dan dilanjutkan dengan tahapan pembangunan. Mudah-mudahan pada semester kedua tahun ini, sekitar Juli atau Agustus, pembangunan sudah bisa mulai dilaksanakan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa target pemerintah adalah agar seluruh fasilitas pemerintahan di enam daerah otonomi baru di Papua dapat berfungsi secara penuh pada tahun 2028.

“Kemarin kami bersama Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa target fungsional secara keseluruhan di enam DOB adalah tahun 2028. Artinya seluruh fasilitas pemerintahan di daerah otonomi baru harus sudah dapat digunakan pada tahun tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus mendorong percepatan pembangunan di daerah otonomi baru, termasuk Papua Pegunungan.

“Saat ini kita sudah menaikkan level percepatan, tidak seperti biasanya. Kita kejar maraton untuk mencapai target sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Wamen PU. Kita berharap setelah semua dokumen teknis selesai, sekitar Juli atau Agustus sudah bisa dilakukan proses lelang dan dilanjutkan dengan pembangunan. Saat ini prosesnya sudah sekitar 70 persen, dan kita tinggal menunggu penyelesaian AMDAL,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyampaikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan sangat menantikan pembangunan kantor pemerintahan di provinsi tersebut.

“Masyarakat semakin hari semakin menantikan pembangunan kantor gubernur, kantor DPRD, dan kantor MRP Papua Pegunungan. Hari ini melalui rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PU dan Wakil Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah merasa puas karena sudah mendapat penjelasan yang jelas terkait tahapan dan target pembangunan yang akan dimulai pada semester kedua tahun ini,” ujarnya.

Gubernur John Tabo juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap pembangunan di Papua Pegunungan.

“Atas nama masyarakat Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada kedua srikandi Indonesia yang luar biasa ini karena telah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru. Kami berharap pembangunan ini dapat segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutupnya.