Wamena, 23 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral secara resmi menyerahkan kompensasi sebesar Rp4 miliar kepada pemilik hak ulayat di Kampung Likino, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya. Dana tersebut diberikan sebagai pembayaran tahap pertama atas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Yacobus Yadlel Mabel, dalam sebuah acara yang digelar di kantor dinas setempat.
Dalam sambutannya, Wasuok menegaskan bahwa pembayaran kompensasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyelesaikan hak-hak masyarakat adat terkait penyediaan lahan untuk fasilitas publik. Ia menyebutkan bahwa pembangunan BLK di Distrik Hubikiyak akan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi pemuda-pemudi dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
“Dengan adanya BLK ini, masyarakat lokal akan memiliki wadah untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di dunia kerja,” ujar Wasuok.
Ia juga berharap proses pembangunan dapat segera dimulai setelah seluruh urusan administrasi lahan rampung.
Wasuok menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus menyelesaikan berbagai kebutuhan dasar infrastruktur di provinsi baru ini.
“Kami bekerja keras untuk menyediakan fasilitas kepentingan umum, termasuk pembangunan kantor gubernur, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya,” katanya.
Pembangunan BLK menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya generasi muda Papua Pegunungan yang telah menyelesaikan pendidikan formal namun belum memiliki pekerjaan.
Pelatihan yang akan diberikan mencakup berbagai bidang keterampilan non-formal seperti pertukangan, teknik mesin, serta keahlian teknis lainnya. Pemerintah berharap kehadiran BLK ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pelatihan di luar daerah dan mendorong kemandirian ekonomi lokal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Yacobus Yadlel Mabel, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang telah menyerahkan lahan demi kepentingan pembangunan.
“Ini adalah langkah besar dalam mengoptimalkan potensi SDM untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Perwakilan kelompok penerima manfaat juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah provinsi atas dukungan terhadap program pembangunan daerah. Mereka menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi aktif dalam memajukan wilayah Papua Pegunungan.
“Fokus utama kami saat ini adalah menyiapkan SDM yang unggul dan kompeten agar mampu menjadi pelaku pembangunan di berbagai sektor,” ujar salah satu perwakilan masyarakat.
Ia berharap program ini dapat melahirkan unit-unit usaha baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Gin
Editor : Tim Redaksi
