Pemda Lanny Jaya Jalin Kerjasama Dengan Kejari Jayawijaya Dalam Penanganan Hukum Perdata Dan TUN

Wamena, 30 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya yang dipimpin langsung oleh Bupati Aletinus Yigibalom, S.Pd, didampingi Kabag Hukum Setda Kabupaten Lanny Jaya, Agustina Rante Padang, S.Sos., M.A.P, bersama jajaran pimpinan OPD, melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya, ditandatangani langsung oleh Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd dan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, S.H., M.H.

Kerja sama ini mencakup koordinasi dan pelaksanaan tugas di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, meliputi:

• Bantuan hukum
• Pertimbangan hukum
• Tindakan hukum lainnya

Dengan adanya kerja sama ini, Pemda Lanny Jaya dapat memperoleh pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum perdata dan tata usaha negara, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Yigibalom menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi hukum dalam pembangunan daerah.

“Kerja sama ini bukan hanya formalitas, tetapi komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan di Lanny Jaya berjalan sesuai aturan hukum. Dengan dukungan Kejaksaan, kami yakin tata kelola pemerintahan akan semakin baik, transparan, dan berintegritas,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, pembangunan di Lanny Jaya membutuhkan kepastian hukum agar setiap program dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemda Lanny Jaya.

“Kami siap mendampingi pemerintah daerah dalam setiap langkah hukum perdata dan tata usaha negara, baik dalam memberikan pertimbangan maupun bantuan hukum. Tujuannya agar pembangunan di Lanny Jaya berjalan sesuai koridor hukum dan terhindar dari potensi masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Kerja sama ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Menurut arahan kementerian, kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik

Acara penandatanganan dihadiri oleh Forkopimda Lanny Jaya, Sekda, jajaran pimpinan OPD, asisten sekda, staf ahli bupati, serta perwakilan tokoh masyarakat. Kehadiran seluruh unsur ini menjadi simbol dukungan penuh terhadap komitmen bersama membangun Lanny Jaya dengan landasan hukum yang kuat.

Dengan ditandatanganinya kerja sama ini, Pemda Lanny Jaya menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sinergi dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya diharapkan mampu memperkuat pembangunan daerah, menghadirkan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.