PBNU Langgar AD/ART Organisasi

JAYAPURA-Merespon adanya nama Cagub Papua SK PWNU Ilegal yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor; 2246/PB.01/A.II.01.44/99/08/2024 tentang Pengesahan Kepengurusan Defenitif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Masa Khidmat 2024-2026 mendapat tanggapan dari PWNU Papua yang Sah yang dipimpin oleh Dr. KH. Toni Wanggai.

Adapan tanggapan yang dikeluarkan PWNU Papua melalui presrilis yang diterima media ini mengatakan Bahwa kedudukan PWNU Papua yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor; 2246/PB.01/A.II.01.44/99/08/2024 yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang Pengesahan Kepengurusan Defenitif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Masa Khidmat 2024-2026 diketuai Ustadz Syaiful Payage yang illegal tanpa adanya Konferensi Wilayah (Konferwil) dan tidak ada Cap PBNU, yang telah beredar melalui media sosial sangat bertentangan dengan Hukum, dan sangat politis hal ini dikarenakan adanya nama Calon Gubernur Papua Irjen Muhammad Mathius D. Fakhiri masuk dalam pengurus PWNU Papua yang Ilegal sebagai Mustasyar, hal tersebut sangat disayangkan dan menyesalkan karena saat ini sedang dalam Pilkada Papua

“Bahwa NU adalah Lembaga keumatan yang tidak bermain politik praktis, Kalau seperti ini adanya PBNU Pusat cenderung bermain politik praktis di Papua dan terkesan membenturkan sesama umat Islam,”Ungkapnya dalam rilis yang diterima media ini.

Maka PWNU Papua meminta PBNU Pusat dan Calon Gubernur Papua untuk melakukan klarifikasi terhadap Surat Keputusan Tersebut, jangan terkesan “lempar batu sembunyi tangan” karena beberapa nama telah melakukan klarifikasi dan mengkonfirmasi kepada kami PWNU Papua yang SAH.

“PBNU kami menilai sepertinya diam, tidak Amanah karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengesahkan pengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) “ Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Cabang Istimewa nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama”  dan kami selaku PWNU Papua yang sah secara Konstitusional Organisasi malah cenderung diabaikkan sejak kami melakukan Upaya atau mekanisme Organisasi maupun kultur kami di NU dengan berupaya Tabayyun ke para tokoh Kyai dan sebagain pengurus PBNU Pusat, PWNU Papua telah berkirim surat berkali-kali, dan tidak ditindaklanjuti oleh PBNU Pusat,”Katanya.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua dibawah Pimpinan Dr. KH. Toni Wangga, MA. telah memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan Konferensi Wilayah (KonferWil) sebagai forum musyawarah teringgi ditingkat daerah sebagaimana ketentuan Pasal 78 AD/ART Nahdlatul Ulama (NU) Konferensi wilayah (Konferwil) merupakan forum permusyawaratan tertinggi ditingkat daerah, sementara Ustadz Saiful Islam Payage ini merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) aktif sehingga ini tidek elok kiranya PBNU, atas tindakannya ini seakan membenturkan PWNU sesama Umat Islam di Papua, apalagi dalam situasi Politik Pilkada saat ini ;

“Bahwa kami tegaskan bahwa SK yang beredar saat ini cacat hukum, cacat procedural dan terkesan abal-abal karena secara administrasi SK tersebut tdk mempunyai Cap Organisasi, yang kedua, PBNU tidak melaksanakan Konferwil luar biasa jika melihat PWNU tidak berjalan, selanjutnya kami PWNU Papua dibawah Pimpinan Dr. KH. Toni Wanggai masa khidmat 2021-2025 saat ini kami tegaskan masih konsisten dan menjalankan program kerjanya, yang terbaru PWNU Papua bekerjasama dengan TNI dalam partisipasi HUT TNI Ke 79,”Tutupnya