Noak Tabo: Serapan APBD Papua Pegunungan Optimistis Naik di Semester Kedua

Wamena, 29 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mencatat perkembangan positif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir semester pertama, realisasi pendapatan daerah telah melampaui 40 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai 35,78 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Pegunungan, Noak Tabo, mengatakan capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai tahapan. Ia optimistis angka serapan anggaran akan meningkat signifikan pada semester kedua, terutama setelah berbagai proyek pembangunan fisik mulai memasuki tahap pelaksanaan.

“Per hari ini realisasi pendapatan sudah berada di atas 40 persen, sementara realisasi belanja mencapai 35,78 persen. Setiap hari Jumat kami secara rutin menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran kepada pemerintah pusat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Noak, Rabu (29/7/2026).

Noak menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejak Januari hingga Juli 2026 digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan, meliputi pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), Gubernur dan Wakil Gubernur, hak keuangan anggota DPR Papua Pegunungan, serta berbagai kebutuhan penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah diterima sejak Januari hingga Juli 2026 dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan rutin pemerintahan, mulai dari pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), gubernur dan wakil gubernur, anggota DPR Papua Pegunungan, hingga operasional penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, pembiayaan bagi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) bersumber dari Dana Otonomi Khusus melalui skema Block Grant, sedangkan kebutuhan belanja pegawai pemerintah daerah tetap ditopang melalui alokasi DAU.

Selain DAU, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga telah menerima penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap pertama serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap pertama. Di sisi lain, pemerintah provinsi telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok tahap pertama kepada delapan pemerintah kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.

“Tahap kedua DBH Pajak Rokok sudah masuk pada Jumat sore dan saat ini sedang kami proses agar segera dapat disalurkan kepada seluruh kabupaten,” jelasnya.

Lebih lanjut, Noak mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih menunggu pencairan Dana Otonomi Khusus tahap kedua. Menurutnya, proses tersebut tinggal menunggu penyelesaian revisi laporan dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya dikembalikan untuk dilakukan perbaikan administrasi.

“Begitu seluruh dokumen perbaikan selesai dan kami kirim kembali, maka proses pencairan Dana Otonomi Khusus tahap kedua dapat segera dilakukan,” katanya.

Ia juga menilai percepatan realisasi anggaran akan semakin terlihat pada paruh kedua tahun 2026. Pasalnya, sejumlah paket pekerjaan fisik telah memasuki tahapan pengadaan dan pelaksanaan, sementara beberapa permohonan uang muka kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum telah diproses oleh pemerintah daerah.

Menurut Noak, ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 84 turut memberikan kemudahan dalam percepatan pembangunan di wilayah pegunungan melalui mekanisme penunjukan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di bawah Rp1 miliar.

“Belanja modal memang saat ini masih berada di bawah belanja rutin karena sebagian besar pekerjaan fisik baru mulai berjalan. Namun kami optimistis realisasinya akan meningkat seiring progres pembangunan di lapangan,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Noak berharap serapan APBD Provinsi Papua Pegunungan hingga akhir Tahun Anggaran 2026 dapat menyamai bahkan melampaui capaian tahun sebelumnya yang berhasil mencapai sekitar 93 persen. Ia juga menilai kinerja realisasi anggaran Papua Pegunungan pada semester pertama tergolong baik dibandingkan sejumlah provinsi lain yang tingkat penyerapannya masih berada di bawah 20 persen.