NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah berhasil meraih penghargaan BKN Award 2023 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI untuk “Ketegori Special Mention” (Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian).
Penghargaan BKN Award diterima langsung Pj. Sekda Provinsi Papua tengah, Anwar Harun Damanik, SSTP., MM yang diserahkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Dr. Otok Kuswandaru di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Kamis (31/8/2023).
Selain Provinsi Papua Tengah, BKN juga memberikan penghargaan award 2023 kepada Kabupaten Puncak, dengan kategori “Pengembangan Kompetensi Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Timur Tipe Kecil”.
Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengungkapkan rasa syukurnya atas capaiaan penghargaan BKN Award 2023 yang diterima oleh Provinsi Papua Tengah yang merupakan daerah otonom baru.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Tengah, kami tentunya bangga atas capaian ini. Penghargaan ini semoga menjadi inspirasi dan kebanggan kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih utama pengelolahan menajemen ASN yang semakin amanah dan profesional,” ungkap Ribka dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pj. Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, SSTP., MM
Menurut Ribka, reformasi yang dilakukan secara nasional, sebagai upaya strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan serta pembangunan.
“Pencapaian hasil reformasi birokrasi yang dapat kita lihat saat ini, merupakan hasil dari sebuah perjalanan yang cukup panjang dan penuh tantangan. Tak sedikit upaya yang dilakukan justru mengakibatkan pelemahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri,” katanya.
“Seolah memberi signal bahwa masih banyak pihak yang belum siap untuk melakukan perubahan karena pada dasarnya perubahan disini, menuntut adanya perubahan mindset dari seluruh pihak dan di semua lini tahapan,” tegasnya.
Ribka menilai pentingnya reformasi birokrasi terutama dalam rangka mengatasi masalah diantaranya masih rendahnya kinerja efektivitas pemerintahan yang terjermin dalam rangka indeks efektivitas pemerintahan, terutama kualitas kebijakan dan kualitas pelayanan publik, serta masih tingginya tingkat korupsi tentunya akan membuat kinerja pelayanan publik menjadi tidak efektif.
Ribka menjelaskan sebagaimana diketahui bersama pada Tahun 2023, BKN yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam menyelenggaraan manajamen ASN secara nasional, kembali memberikan penghargaan bagi instansi pemerintahan pusat dan instansi daerah melalui BKN Award 2023.
“Penghargaan yang diberikan bagi instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk percepatan penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di daerah otonom baru,” jelasnya.
“Kita patut dan berbangga bahwa Provinsi Papua Tengah dengan kondisi kelembagaan dan pemerintahannya yang dapat dikatakan masih prematur, telah mendapat kepercayaan dan penghargaan dari Pemrintah Republik Indonesia melalui BKN Award 2023 dengan kategori “Special Mention” yaitu komitmen yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian,” lugasnya.
Ribka menegaskan keberhasilan ini merupakan wujud capaian prestasi oleh Pemerintah Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah diantaranya pertama, percepatan pembentukan kelembagaan melalui perangkat daerah otonom baru formulasi minimal sesuai kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kedua percepatan pelaksanaan mutasi ASN dan migrasi data ASN ke Provinsi Papua Tengah. Ketiga pengisian pejabat pimpinan tinggi lingkup provinsi. Keempat penyusunan dan penyampaian analis jabatan dan analis beban kerja. Lalu kelima pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN periode Oktober 2023 termasuk pensiunan,” paparnya.
Ribka menambahkan selaian sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen kinerja ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemberian BKN Award 2023 bagi pengelola kepegawaian ini diharapkan menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.
“Sehingga diharapkan kedepan penyelenggaraan pemerintahan akan semakin berkualitas dengan melahirkan ASN yang semakin profesional dan mampu menerapkan dan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis elektronik, melalui teknologi informasi,” tutupnya.(gin)
