KIPP Papua Pegunungan Siap Dibangun, Pemerintah Targetkan Selesai Tahun 2026

WAMENA, 12 Agustus 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan Gunung Susu, Wamena, sebagai lokasi resmi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek strategis ini ditargetkan rampung pada tahun 2026 dan kini tengah memasuki tahap pematangan lahan.

Gubernur Papua Pegunungan, Dr. John Tabo, menyampaikan bahwa pemilihan Gunung Susu didasarkan pada pertimbangan geografis, aksesibilitas, dan nilai budaya lokal. Gedung kantor gubernur akan dirancang dengan arsitektur khas Papua Pegunungan, berbentuk honai bulat di bagian atas sebagai simbol identitas masyarakat pegunungan.

“Kami orang gunung tidak memukul tifa, jadi bentuk honai lebih merepresentasikan identitas kami. Ini akan menjadi kantor gubernur yang mencerminkan budaya kami,” ujar John Tabo saat meninjau lokasi KIPP.

Fasilitas Terpadu dan Dukungan Pusat

Kawasan KIPP akan mencakup:
– Kantor Gubernur Papua Pegunungan
– Kantor DPR Papua Pegunungan
– Kantor MRP Papua Pegunungan
– Permukiman pejabat dan eselon
Semua fasilitas tersebut akan dibangun dalam satu kawasan terpadu, hanya 5 kilometer dari Bandara Wamena dan berada di ruas jalan nasional, menjadikannya lokasi strategis dan mudah diakses.

Gubernur Tabo menekankan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat, mengingat keterbatasan fiskal daerah dan belum adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami baru 3 bulan 18 hari menjalankan pemerintahan, tapi semua berkembang baik. Dukungan dari ASN dan masyarakat sangat luar biasa. Kami harap tahun depan sudah bisa berkantor di gedung baru,” tambahnya.

 Progres Pematangan Lahan Capai 65 Persen

Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan, Tunggul Wijaya Panggabean, melaporkan bahwa progres pematangan lahan telah mencapai 65 persen. Pekerjaan ini didanai melalui APBD 2025 sebesar Rp83 miliar, mencakup pembangunan jalan akses, talud, dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Master plan, AMDAL, dan visibility study sudah selesai. Kami siap menyampaikan dokumen ke Kementerian PUPR agar pembangunan fisik segera dimulai,” jelas Tunggul.

Dengan luas lahan 122,5 hektar, pembangunan KIPP Papua Pegunungan diharapkan menjadi tonggak awal tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan berbasis budaya lokal. Proyek ini juga menjadi simbol transformasi wilayah pegunungan tengah Papua menuju masa depan yang lebih terstruktur dan berdaya saing.