Kinerja Dinas Perhubungan Diapresiasi, Lira Papua Tolak Pergantian Plt. Kadis

Jayapura — Lembaga Swadaya Masyarakat Lira Papua mengeluarkan pernyataan tegas kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Agus Fatoni, agar tidak melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua selama masa transisi pemerintahan. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya suhu sosial-politik di Papua yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

 Stabilitas Politik Jadi Sorotan

Sekretaris Lira Papua, Yohanes Wanane, menyampaikan bahwa kondisi sosial-politik saat ini sangat rentan terhadap intervensi dan kepentingan kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa Pj. Gubernur harus fokus menjaga stabilitas dan profesionalisme, bukan terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik.

“Jangan bermain api di tengah gejolak politik. Pemerintahan transisi harus dijalankan dengan bijak dan bebas dari intervensi legislatif,” ujar Yohanes melalui sambungan telepon.

Dinas Perhubungan Dinilai Berkinerja Baik

Salah satu sorotan utama Lira Papua adalah kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Plt. Kadis David Telenggen. Lira Papua menilai bahwa Telenggen berhasil membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, terutama setelah Kadis sebelumnya tersandung kasus korupsi dana PON.

“David Telenggen layak melanjutkan tugasnya hingga akhir masa transisi. Jangan sampai ada pergantian hanya karena tekanan dari oknum legislatif yang kecewa proyeknya tidak menang tender,” tegas Yohanes.

Desakan Legislatif Dianggap Bermuatan Kepentingan

Lira Papua juga mengungkap kekhawatiran atas adanya desakan dari anggota DPRP tertentu yang diduga ingin mengganti Plt. Kadis Perhubungan karena perusahaan mereka kalah dalam proses tender pembangunan pelabuhan laut. Lira menilai hal ini sebagai bentuk cawe-cawe politik yang tidak etis dan berpotensi merusak integritas pemerintahan.

Seruan ke Mendagri

Sebagai bentuk pengawasan publik, Lira Papua meminta Menteri Dalam Negeri untuk menegur Pj. Gubernur agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan strategis yang bisa memicu instabilitas. Mereka menegaskan akan terus memantau jalannya pemerintahan transisi hingga gubernur definitif dilantik.